TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan lanjutan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2017 yang digelar Rabu (19/10) kemarin kembali buntu.

Sidang yang dimulai pukul 10.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB masih berlangsung alot dan diwarnai aksi unjuk rasa.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha Sarman Simanjorang mengatakan, pembahasan UMP DKI Jakarta tahun 2017 masih deadlock lantaran pihak buruh dan pengusaha belum menemukan titik temu.

Pengusaha tetap mengusulkan agar perumusan UMP 2017 mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan.

"Kami dari unsur pengusaha menyampaikan bahwa turunan dari UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 97 menyebutkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan dan perlindungan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah (PP)," tandasnya.

Dengan hitungan tersebut, pengusaha mengusulkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp 3,35 juta, naik sekitar 8% dari UMP tahun 2016. Sementara dari serikat buruh mengusulkan UMP 2017 Rp 3,83 juta dengan dasar survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"Karena tidak sampai kata sepakat, akhirnya diputuskan sidang dewan pengupahan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin (24 Oktober 2016)," kata Sarman.

Sarman berharap, dalam rapat pekan depan, dewan pengupahan bisa memutuskan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2017 untuk kemudian direkomendasikan ke gubernur. Pada akhirnya, gubernur akan menetapkan lewat Peraturan Gubernur (Pergub).( Teodosius Domina)