Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah di 101 wilayah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017 begitu besar.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menjelaskan, dari data yang dihimpun ada Rp 13,4 triliun total dana hibah dan bansos di 101 wilayah.

Rincannya di tujuh provinsi ada Rp 6,7 triliun dan bansos sebesar Rp 2,9 triliun.

Sementara di tingkat kotamadya alokasi anggaran hibah Rp 542,6 miliar dan bansos Rp 90,9 miliar.

Untuk tingkat kabupaten anggaran hibah Rp 2,3 triliun dan bansos sebesar Rp 858,6 miliar.

"Jadi total alokasi bansos dan hibah sebesar Rp 13,4 triliun ini sangat rawan dipergunakan untuk kemenangan calon petahana," kata Uchok dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

Apalagi, masyarakat saat ini hanya fokus terhadap tahapan Pemilu sehingga anggran di daerah tidak terawasi.

"Karena publik hanya fokus kepada tahapan Pilkada dan penistaan agama," ujarnya.

Menurutnya, regulasi dana Bansos dan hibah masih lemah dalam pengawasan di lapangan.

Pihaknya juga mencium banyak kepala daerah melanggar regulasi dalam menggelontorkan dana Bansos dan hibah untuk memenangkan pertarungan dalam Pilkada.

"Masyarakat masih masa bodoh dengan regulasi. Sementara kepala daerah ingin mempertahankan kekuasaan untuk lima tahun ke depan," katanya.