Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Soal 'Uang Bau Sampah' Rp 18 Miliar, DKI Minta Pemkot Bekasi Menalangi Dulu

Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 DKI belum disyahkan oleh legislatif.

Soal 'Uang Bau Sampah' Rp 18 Miliar, DKI Minta Pemkot Bekasi Menalangi Dulu
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Kamis (4/8/2016) siang. Dalam kesempatan itu, Djarot mengakui bahwa pengelolaan sampah belum optimal karena masih masa transisi dari pengelola yang lama yaitu, PT Godang Tua Jaya (GTJ). 

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi akhirnya menalangi pembayaran uang kompensasi bau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) milik DKI Jakarta.

Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 DKI belum disyahkan oleh legislatif.

"Kemungkinan dana CD (community development) kita talangi dulu untuk yang triwulan ketiga," ujar Asisten Daerah II Kota Bekasi, bidang Administrasi Dadang Hidayat pada Jumat (28/10/2016).

Sebagai pemilik TPST Bantargebang, DKI rutin memberikan uang kompensasi bau ke warga Bantargebang.

Saat TPST dikelola swasta, dana disalurkan tiap triwulan lewat pengelola.

Dana itu diambil dari tipping fee yang diterima swasta berdasarkan tonase sampah yang masuk.

Namun karena pengelolaan TPST sudah diswakelola DKI, maka pemberian langsung disalurkan ke Pemkot Bekasi.

Dadang menjelaskan, dana CD itu biasa diterima oleh 15.000 warga yang tinggal di dekat TPST Bantargebang.

Mereka berasal dari tiga kelurahan di Kecamatan Bantargebang, yaitu Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik dan Sumurbatu.

"Setiap tahun DKI anggarkan Rp 18 miliar untuk dana CD," kata Dadang.

Dadang mengungkapkan, seharusnya pembayaran uang kompensasi itu dilakukan pada akhir Oktober 2016 (untuk periode Juli-September).

Mengingat APBD perubahan 2016 DKI belum rampung, maka pencairan dananya tertunda.

"Kalau APBD Perubahan Kota Bekasi sudah ketuk palu. Tinggal menunggu koreksi Gubernur Jawa Barat saja," jelas Dadang.

Dadang menyatakan, DKI harus mengajukan surat ke daerah bila ingin ditalangi.

Sebab dana tersebut akan diambil dari kas daerah. Hanya saja pada Desember 2016, DKI harus membayar uang talangan itu.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Warta Kota
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas