TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Suasana kampanye Pilkada DKI Jakarta memanas. Kali ini sudah masuk ke area program. Yang menjadi topik perdebatan adalah penolakan DKI Jakarta terhadap Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Calon gubernur DKI Anies Baswedan merasa heran dengan Gubernur Jakarta non aktif yang juga cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menolak program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk direalisasikan ke Jakarta.

Padahal, menurut Anies, KIP merupakan program Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10) malam.

Ia mengatakan, penolakan ini berlangsung saat dia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Saat masih menjabat menteri, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.

"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies.

Anies berjanji akan mengizinkan siswa mendapat KIP dan KJP jika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pernyataan Anies tersebut rupanya mendapat reaksi dari Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia memastikan program KJP sudah sesuai kebutuhan masyarakat Jakarta.

Hal ini sesuai dengan kajian dari Bank Dunia (World Bank), sehingga tidak perlu menambahkan KIP untuk para peserta didik yang telah mendapatkan KJP.

"Jadi besaran KJP sudah sesuai mencukupi kebutuhan Jakarta sesuai kajian World Bank, kalau didobel KIP jadi berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan. Jadi lebih baik KIP disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok saat dihubungi, Minggu (30/10).

Dia menjelaskan, dengan azas keadilan maka penerima KJP tidak diperkenankan menggunakan KIP. Menurutnya, program KIP bisa dilaksanakan denan baik bagi wilayah yang tidak mendapat KJP.

"Bisa aja kalau mau. Azas keadilan tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan. DKI sudah siap dananya semua. Mungkin biar mudah dan cepat bagi akhirnya milih DKI," ucapnya.

Lebih besar

Senada dengan Ahok, cawagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, ikut menanggapi pernyataan calon gubernur Anies Baswedan terkait pernyataannya soal Pemprov DKI Jakarta yang menolak Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Djarot menyampaikan bahwa KIP juga masuk ke Jakarta. Namun, kata dia, mereka yang ber-KTP DKI, memilih Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Bagi yang memiliki KTP Jakarta disuruh milih, pilih mana? KJP atau KIP? Dan rata-rata, mereka memilih KJP. Kenapa? Karena nilainya jauh lebih besar dan bisa transfer ke rekening dia. Jadi ini maknanya," kata Djarot di Pecenongan Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Selain menilai KJP lebih besar manfaatnya dibanding KIP, senada dengan Ahok, Djarot menilai bahwa sedianya warga DKI pemegang KJP tidak lagi memiliki KIP.

Dengan demikian, jangkauan subsidi pendidikan bisa lebih luas. "Jangan sampai satu orang dapat dobel, karena masih banyak yang belum dapat, supaya lebih merata," ujar dia.

Djarot mengatakan, pemegang KIP di Jakarta cukup banyak. Mayoritas pemegang KIP di Jakarta berasal dari daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, yang bersekolah di Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak pernah menolak KIP. Djarot pun mengaku beberapa kali mengikuti peluncuran KIP bersama dengan Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, Yanti Yulianti.

"Mungkin Pak Anies yang belum ngerti bahwa kita sudah menggunakan program ini, di beberapa tempat," kata Djarot.

Blusukan

Kemarin, Djarot blusukan mencari anak DKI yang belum memiliki KJP di permukiman padat di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Djarot mengumpulkan warga di sebuah masjid di Jalan Merdeka Sari, RT 22/12, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Di lokasi ini, Djarot bertanya kepada warga setempat apakah sudah mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Joko Widodo kala menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012 dan dilanjutkan Basuki Tjahaja Purnama merata atau tidak.

"Ada yang belum mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sini?" tanya Djarot kepada warga.

Tapi tak satupun warga yang hadir mengaku belum merasakan salah satu program andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu.

Walau demikian, Djarot meminta kepada warga yang berada di Jalan Merdeka Sari untuk melaporkan ke Lurah setempat bila menemukan tetangga sekitarnya belum mendapatkan kartu sakti tersebut.

"Kalau belum, tolong nanti didata, datang ke kelurahan urus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Minta KJP," kata Djarot.

"Kita tidak ingin, tidak boleh di Jakarta, anak-anak tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Yang belum dapat KJP, lapor," katanya.

Djarot pun berharap, pelajar yang telah memiliki KJP harus belajar keras untuk keluar menjadi pelajar yang berprestasi. Sebab, tahun ini, kata Djarot, KJP akan ditingkatkan hingga perguruan tinggi negeri (PTN).

"Selama ini cuma sampai SMA. Tahun ini kita tingkatkan hingga PTN. Tapi yang boleh dapat KJP ke PTN hanya pelajar yang berprestasi," kata Djarot. (bin/ote)