Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dewan Pers: Jangan Terprovokasi Tautan Berita yang Provokatif di Medsos

Bila di laman media sosial anda juga diwarnai tautan serupa, maka ada baiknya anda tidak langsung ikut-ikutan terprovokasi.

Editor: Sanusi
zoom-in Dewan Pers: Jangan Terprovokasi Tautan Berita yang Provokatif di Medsos
BRAFTON
Kepada Bareskrim, pengelola media sosial menyatakan akan menyediakan jaringan atau link khusus yang mempermudah pengguna medsos melaporkan akun-akun yang meng-upload atau menulis hal-hal yang memiliki muatan tindak pidana. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagian warga Jakarta atau warga daerah lain yang akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), mungkin laman media sosialnya saat ini diwarnai oleh tautan berita provokatif.

Bila di laman media sosial anda juga diwarnai tautan serupa, maka ada baiknya anda tidak langsung ikut-ikutan terprovokasi.

Anggota dewan pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengingatkan bahwa yang ditemukan di media sosial sebagian besarnya adalah informasi, yang belum tentu benar.

Bila menemukan tautan berita serupa yang dibagikan oleh teman anda, maka yang pertama harus dilakukan adalah memeriksa sumber berita, atau media yang mempublikasikan berita provokatif tersebut.

"Coba masuk ke laman medianya, cek pengelolanya siapa, alamat kantornya jelas atau tidak. Lalu bisa memeriksa di laman Dewan Pers, apakah media itu termasuk yang sudah terverifikasi," ujar Stanley Adi Prasetyo saat dihubungi TRIBUNnews.com, Senin (31/10/2016).

Setelahnya, berita yang provokatif itu bisa dibandingkan dengan berita-berita dari media arus utama yang memang sudah diakui kredibilitasnya.

Menurut Yosep Stanley Adi Prasetyo bisa dilihat apakah media-media arus utama juga memberitakan hal yang sama.

Berita Rekomendasi

"Kalau memang oke (sama), bisa dipercaya, kalau tidak oke ya jangan (dipercaya),"ujarnya.

Ia mengakui bahwa panasnya persaingan merebut kursi Gubernur DKI Jakarta terjadi di media sosial.

Bahkan tak jarang pendukung kandidat membuat lima sampai tujuh media daring, hanya untuk mendongkrak elektabilitas menjelang pemilihan.

Padahal berita yang dipublikasikan media tersebut belum tentu bisa diacu, sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Banyaknya media baru yang bermunculan dengan berita-berita yang provokatif, termasuk yang mengandung isu SARA, saat ini tengah coba diantisipasi oleh Dewan Pers.

Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan kasus serupa tidak hanya terjadi di Jakarta, namun di daerah-daerah lain.

"Banyak fitnah (saat ini). Kalau sumbernya dari media yang tidak terverifikasi, bisa dilaporkan ke polisi. Kalau dari media yang terverifikasi, maka masyarakat bisa melapor ke Dewan Pers," ujarnya.

Yosep Stanley Adi Prasetyo mengakui media-media arus utama juga ada yang ikut-ikutan mempublikasikan berita yang tergolong profokatif.

Ia mengimbau agar wartawan bisa bijak memberitakan, dengan tidak ikut menambah panas situasi.

Wartawan juga harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam memberitakan sesuatu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas