Pengamat Sebut Program yang Ditawarkan Agus-Sylvi dan Anies-Sandi Sudah Dijalankan Ahok-Djarot
“Kalau mereka memiliki visi yang baik, harusnya bisa memberikan program alternatif di berbagai bidang."
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyayangkan program-program yang ditawarkan pasangan calon penantang petahana.
Program yang dijabarkan Calon Gubernur DKI Jakarta penantang petahana masih seragam dengan apa yang selama ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
“Ini artinya mereka tidak memiliki visi yang lebih baik dari petahana,” kata Syamsuddin kepada wartawan, Selasa (11/1/2016).
Beberapa program yang dijabarkan pasangan Agus–Sylvi dan Anies–Sandi saat turun ke warga memang masih banyak yang menyerupai program yang sebenarnya sudah ada dan dijalankan pemerintahan Ahok–Djarot.
“Kalau mereka memiliki visi yang baik, harusnya bisa memberikan program alternatif di berbagai bidang. Memang tidak mudah jika pasangan calon tak punya kebijakan yang baru,” kata Syamsuddin.
Misalnya saat Anies menjanjikan mobil keliling urusan administrasi bagi warga penyandang disabilitas di Jakarta Utara.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah menyediakan fasilitas serupa yakni AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) yang bekerjasama dengan PTSP di tiap kelurahan/kecamatan.
Bahkan untuk transportasi publik, saat ini Pemprov DKI juga sudah menyediakan Transjakarta Care yang siap menjemput penumpang ke halte Transjakarta ramah disabilitas terdekat.
Anies juga hanya berjanji menguatkan program pembentukan Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) yang dibentuk di zaman Ahok – Djarot.
Dia berjanji tak akan membubarkan PPSU yang saat ini sebenarnya sudah mendapatkan tunjangan sebesar UMP, biaya asuransi kesehatan, dan tenaga kerja.
Pidato politik Agus yang menghasilkan 10 program unggulan juga dinilai masih belum mengesankan.
Beberapa program seperti optimalisasi KJP sedang dilakukan Pemprov DKI dengan sistem yang mutakhir yakni non tunai.
Program Smart, Creative, and Green City juga sudah diimplementasikan dan terus dikembangkan di zaman Ahok–Djarot melalui Jakarta Smart City dan sistem pelaporan Qlue.