TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penghadangan terhadap kampanye pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat diduga sengaja digerakan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, Triana Dewi Seroja.

Dia menilai para penghadang itu bertidak atas satu komando.

Triana yakin, mereka tak bergerak secara swadaya.

Triana menegaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera mencari tahu mengenai pihak yang sengaja menggerakkan massa untuk menghadang kehadiran Ahok-Djarot.

Ia menilai hal ini sudah masuk pelanggaran dalam Pilkada.

"Kami minta Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Segera ditindak jika ada yang melakukan penolakan," ucap Dewi di Kantor DPP PPP, Selasa (15/11/2016).

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Djan, Sudarto mengatakan, partainya akan mengevaluasi strategi pemenangan pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017.

Perubahan strategi ini menyusul kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

Sejak kasus ini mencuat ke publik, kerap muncul kelompok masyarakat yang menghadang kampanye Ahok-Djarot di sejumlah lokasi.

"Evaluasi itu untuk program kerja. Strateginya, bagaimana kita menghindari penolakan."

"Hasil investigasi tim PPP, penolakan itu tidak murni. Artinya ada yang menggerakan itu. Makanya kita evaluasi," kata Sudarto.

Hal ini disampaikan Sudarto sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan Sekjen PPP Dimyati Natakusuma.

Dimyati sebelumnya menyebut partainya tengah mengevaluasi dukungan kepada Ahok-Djarot.

Namun menurut Sudarto, evaluasi yang dimaksud yakni bagaimana cara partainya berkampanye untuk memenangkan pasangan nomor urut dua tersebut, bukan untuk menarik dukungan.

"PPP sudah bulat mendukung Ahok-Djarot. Itu keputusan DPP dan merupakan hasil konsultasi dengan DPC," katanya.

"Calon ini mau ditetapkan tersangka atau tidak, ini (pencalonan) tak bisa diundurkan. Ahok-Djarot tetap calon," tambah Sudarto.

Penulis: Ihsanuddin