TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusuma, hadir dalam acara pelatihan komunikasi dan kampanye pemenangan bagi tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017 dan kembali menegaskan dukungan PPP kepada pasangan calon nomor urut dua itu.

Acara tersebut dihadiri oleh Ahok dan Djarot. Hadir juga para eliet partai pendukung Ahok-Djarot yang lain, seperti Idrus Marham dari Partai Golkar, Hasto Kristiyanto dari PDI-P, dan perwakilan Partai Hanura serta Partai Nasdem.

Empat bendera partai pendukung dikibarkan di samping podium. Namun, tidak ada ada bendera PPP. Pada acara tersebut, Dimyati bersama kader PPP yang lain menyerahkan bendera PPP kepada Ahok-Djarot untuk bisa dipasang dalam jajaran bendera partai pendukung.

Ahok dan Djarot membentangkan bendera PPP berwarna hijau itu sambil tersenyum.

Dimyati mengatakan bahwa PPP kubu Djan Faridz sampai hari ini masih mendukung Ahok-Djarot. Menurut dia, banyak program Ahok-Djarot yang sejalan dengan PPP.

"Banyak program lain yang buat PPP bahagia, karena Ahok membangun masjid, mengirimkan marbot untuk melihat lambang PPP yang asli di sana," ujar Dimyati sambil tersenyum.

Sekjen PPP itu menegaskan PPP maju tak gentar memenangkan paslon Ahok-Djarot di pilkada DKI.

Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan gugatan PPP kubu Djan Faridz, Selasa (22/11/2016) lalu.

Putusan ini merupakan hasil dari gugatan kubu Djan mengenai Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy hasil muktamar Pondok Gede.

Dengan hasil tersebut, kubu Djan kembali mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Atas kemenangan itu juga, Dimyati menegaskan dukungan kepada Ahok-Djarot dengan cara menyerahkan bendera partai.

"Walau kami belum dapat SK Kemenkumham, Insya Allah pekan depan dapat," ujar Dimyati yang disambut riuh tepuk tangan para hadirin.

Usai acara, saat ditanya pers, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan paslon Ahok-Djarot menerima setiap dukungan yang diberikan oleh elemen masyarakat.

“Kami terima kalau ada yang mendukung. Karena dukungan itu penting soal legalitas parpol itu urusan pemerintah dan kami tidak mau mencampuri itu,” ucap Hasto.