"PNS yang dulu eselon II lalu di-grounded, sekarang diangkat lagi jadi eselon II ada satu orang yaitu Bu Ratna Diah," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Agus Suradika, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/1/2016).

Berdasarkan catatan Tribunnews.com Ratna Diah Kurniati dipecat dari jabatannya sebagai Kadis Pertamanan dan Pemakaman karena kasus batu nisan tanpa isi.

Berawal dari kecurigaan (saat itu) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kebijakannya agar Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta segera menerapkan sistem pemakaman online.

"Kami perintah ke sini, dia sengaja pelan-pelan kerjain, saya marahi lagi, dia tahu kok (kesalahannya apa). Persoalannya di DKI ini, dia ngulur-ngulur supaya rezeki masih bisa nyolong," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/6/2016) lalu.

Salah satu tujuan penerapan sistem pemakaman online adalah untuk mengurangi praktik pungli. Namun hingga saat itu belum terlaksana.

Ahok menengarai hal tersebut sengaja dilakukan.

Dan setelah ia lakukan menyelidikan mendalam Ahok menemukan kejanggalan.

Ahok menemukan banyaknya calo makam serta tak sedikit jumlah makam fiktif.

Di TPU Karet Bivak contohnya, banyak makam tak berpenghuni dan hanya dipasang batu nisan saja.

Ahok berharap setelah sistem itu berjalan, tidak ada lagi pungutan liar yang dilakukan oleh petugas atau penjaga makam di DKI.

Masih banyaknya pungli di sejumlah pemakaman, membuatAhok kembali menilai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati tidak becus dalam bekerja.

"(Kepala dinasnya) perlu dievaluasi. Mungkin juga (akan kita ganti kadisnya)," kata dia beberapa waktu lalu.

Ahok menekankan penggunaan sistem online untuk menanggulangi pungli.

"Sudah kami terus tekankan pakai sistem elektronik. Sudah mulai seharusnya dari tahun lalu," kata Ahok.