TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam hitungan minggu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 bakal digelar.

Di tengah kesibukan kampanye tiga pasang calon untuk meraih simpati masyarakat, isu soal politik uang masih menjadi sorotan publik.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, setiap calon seharusnya bisa jujur menyampaikan hal apapun ke publik.Termasuk soal transparansi dana kampanye.

"Kejujuran adalah sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang bila dia ingin sukses baik dalam hidup di dunia maupun untuk hidup diakhirat. Begitu juga dalam kehidupan berpolitik. Karena dengan adanya kejujuran tersebut, dia akan bisa mendapatkan kepercayaan dari konstituennya, sehingga kepemimpinannya akan langgeng, karena akan mendapatkan dukungan yang tulus dari masyarakat yang dipimpinnya," kata Anwar saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Anwar mengingatkan, jika tidak berbuat jujur, maka akan mudah tak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Kalau ada yang melakukan tindak ketidakjujuran, yang bersangkutan telah melakukan tindak yang tak terpuji dan ini jelas tidak baik, terlebih bagi masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya," kata Anwar.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa soal money politics.

"Itu sudah ada lama. Di era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin, saat menjadi Ketua MUI," katanya.

Sementara itu, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan, pada prinsipnya paslon harus melaporkan tata kelola keuangannya sejak diterima sampai ketika disalurkan.

"Kalau sejak awal paslon sudah transparan dan tidak ada yang disembunyikan, Insya Allah dijamin ketika yang bersangkutan terpilih akan bebas dari jeratan KPK," kata Pandu. 

Sebaliknya, bila yang dilaporkan jauh dari yang sesungguhnya terjadi, mudah diduga pola kerjanya akan juga manipulatif. Dimana, masih katanya, tidak jarang pinjaman yang sangat besar untuk dana kampanya akan menyandera paslon bila terpilih.

Untuk itu, Pandu mengingatkan bagi pemilih yang cerdas bisa melihat dan bandingkan, antara dana kampanye dengan gaya para paslon.

"Masyarakat harus bisa membandingkan antara dana kampanye yang dilaporkan dengan gaya kampanye yang berlebihan. Jadi mari selamatkan Pilkada dari pemodal konglomerat hitam," kata Pandu.