TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil telah menciptakan sistem untuk mendeteksi upaya kecurangan dalam Pilkada 2017 di 101 daerah. Misalnya, surat keterangan (Suket) dan KTP Elektronik yang dipalsukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, memang banyak oknum yang berupaya mendulang perolehan suara dengan cara tak lazim. Seperti yang sedang terjadi sekarang ini adalah pemalsuan data KTP elektronik dengan cara memakai data orang lain.

"Isu ini sedang digoreng. Ada KTP elektronik dengan foto sama namun datanya berbeda-beda. Ini bukan KTP ganda tapi pemalsuan," tegas Zudan, Sabtu (4/2/2017).

Bila hal semacam ini terjadi saat pemungutan suara, petugas dukcapil di daerah tetap bekerja. Bila panitia pemilu ada yang mencurigai pemalsuan data pemilih maka bisa langsung berkordinasi dengan petugas dukcapil tersebut.

"Tanggal 15 Februari nanti dinas dukcapil masuk kerja walaupun statusnya libur pilkada. Ini untuk melayani yang perlu surat keterangan atau mau cek NIK," tambah dia.

KTP elektronik yang dicurigai Zudan mengatakan bisa langsung difoto dan kirim lewat 'whatsapp' dukcapil setempat. Dalam waktu kira-kira dua menit sudah dapat jawabannya. Hal ini memang perlu diantisipasi karena modus ini kerap kali terulang jelang pilkada.

Zudan jg menjelaskan kalau pihak Dukcapil Kemendagri sudah berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait kesiapan Kemendagri antisipasi hal ini. Ia juga berharap, KPU bisa gunakan 'card reader' untuk mendeteksi penyalahgunaan data KTP elektronik ini.

"Bisa gunakan Pilkada DKI ini sebagai pilot project," tutur Zudan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 mewaspadai beredarnya KTP Elektronik palsu jelang pemungutan suara pada 15 Februari nanti.

"Info di medsos beredar soal KTP Elektronik palsu dengan 1 orang dengan foto sama identitas berbeda. Ini untuk kejar jumlah dukungan," kata Mendagri.