TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mendapatkan data sebanyak 28 ribu pengaduan warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada DKI Jakarta.

Ketua Koordinator Bidang (Korbid) PP I Golkar Nusron Wahid mendapatkan data tersebut dari posko pemenangan Ahok-Djarot di Rumah Lembang.

"Yang jelas di rumah Lembang, sampai tadi siang saya komunikasi dengan teman-teman di sana, sudah angka 28 ribu pengaduan, pengadu yang tidak bisa memilih. Sudah ada 28 ribu," kata Nusron di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Baca: Isu Bertemu Anies Baswedan, Golkar Yakin Ical Konsisten Dukung Ahok-Djarot

Baca: Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta, Golkar Temui Parpol Pendukung Agus-Sylvi

Baca: Galang Dukungan untuk Ahok, Golkar Dekati Petinggi Demokrat, Tapi Bukan SBY

Nusron pun menyayangkan ketidaksiapan KPU DKI Jakarta karena tidak mengantisipasi warga yang belum terdaftar.

Padahal, kata Nusron, mereka memiliki e-KTP.

Nusron mengatakan koalisi Ahok-Djarot akan melakukan bantuan hukum kepada warga yang memiliki e-KTP tetapi belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal itu dilakukan agar warga dapat mencoblos pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Kita daftar kan dalam DPT supaya tanggal 19 april nanti pada putaran kedua. Yang bersangkutan semua mempunyai hak pilih. Ini sangat disayangkan padahal mereka dtg jauh-jauh, ada yg pulang dari Singapura, dari Amerika, ada dari Eropa," kata Nusron.

Nusron pun menilai angka golput atau tidak memilih di Pilkada DKI Jakarta sebanyak 20 persen dalam batas wajar.

Sebab, Pilkada di daerah lain bisa mencapai diatas 20 persen warga yang golput

"Saya yakin kalau tidak ada Ahok, enggak sampai segitu. Karena ada Ahok, orang yang anti Ahok semangat pemilih untuk dimobilisasi. Ini saya yakin kalau bukan karena Ahok ngga sepeti itu, kalau orang biasa seperti saya mungkin cuma 40 persen yang milih," kata Nusron.