TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima undangan dari Kementerian Sekretaris Negara.

Undangan ini terkait permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud, tanggal 1 Maret 2017.

"Sampai saat ini belum ada info dari pihak Kepresidenan. Biasanya dari Kemensesneg ada undangan, misal Presiden mau berangkat (dari Halim) diminta Pak Gubernur untuk hadir," kata Mawardi saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (27/2/2017).

Baca: Raja Salman ke Indonesia, Ahok: Minimal Kuota Haji Ditambah Dong

Mawardi mengatakan, undangan disampaikan biasanya satu hari sebelum acara digelar.

Dirinya memastikan, hingga sore ini, belum ada undangan yang ditujukan kepada Ahok.

"Belum ada. Biasanya satu hari sebelumnya. Nanti kami cek apakah diminta atau tidak," katanya.

Sebelumnya, Basuki menyambut baik kedatangan Raja Salman.

Dia bahkan berharap, hasil pertemuan dengan pemerintah bisa menambah kuota haji untuk warga Indonesia.

baik kedatangan Raja Salman bersama 1.500 rombongan ke tanah air.

"Minimal kuota naik haji ditambah dong," kata Ahok sapaanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/2/2017).

Saat ditanya apakah dirinya bakal menyambut, Ahok mengaku belum tahu.

"Saya ngga tahu itu Biro KDH (Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN)) yang mengatur," kata Ahok.

Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi mulai tanggal 1 sampai 9 Maret 2017.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menilai dalam dua tahun terakhir hubungan kedua negara semakin dekat dan isu yang dibahas pemerintah kedua negara tidak hanya soal haji dan tenaga kerja.

Pada tanggal 1 sampai 4 Maret 2017, di Jakarta dan kemudian di Bali hingga tanggal 9 Maret 2017.

Raja Salman akan tiba di Indonesia pada 1 Maret dan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, dalam pertemuan bilateral akan membahas berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi.

Ada lima nota kesepahaman yang akan ditandatangani pemerintah kedua negara, yaitu di bidang kerja sama budaya, kesehatan, urusan Islam serta dakwah dan layanan agama, pelayanan perjalanan udara, perjanjian pemberantasan kejahatan.