TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak ambil pusing dirinya dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta karena dituduh menyampaikan program di luar visi-misi.

Sebelumnya sejumlah orang mengatasnamakan Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan Anies ke Bawaslu karena menyampaikan program dana bergulir RP 1 miliar. 

Program tersebut menurut mereka mengadopsi dari program Agus-Sylvi, dan di luar program dan visi-misi paslon nomor tiga yang dilampirkan ke Bawaslu.

Selain itu bila program tersebut dijalankan maka mengarah pada money politic.

"Biarkan tim advokasi yang menindak lanjuti," kata Anies di Masjid Al Mughni, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

‎Menurut Anies dirinya tidak pernah menyampaikan program dana bergulir RP 1 miliar per RW.

Dalam perncalonannya di pilkada DKI ia merancang program untuk RT/RW berbasiskan kegiatan bukan dana.

"Jadi bukan nilai, tapi program," ujarnya.

Anies mengatakan fokus dari program tersebut adalah adanya kegiatan di RT/RW.

Pemerintah menyiapkan dana untuk membiaya kegiatan tersebut.

Masyarakat ‎yang meracang program dan pemerintah yang membiayai.

‎" Saya sampaikan malah fokus kami bukan Rp 1 miliar per RW. Engga tau kenapa sekarang sedikit-sedikit main lapor" katanya.

Sebelumnya Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan Calon Gubernur DKI Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait rencana program dana bergulir Rp 1 miliar untuk tiap RW yang diadopsi dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

TAJI menilai Anies telah melakukan 'money politic' dengan mengatakan program tersebut justru akan ditambah hingga Rp 3 miliar saat menghadiri acara deklarasi, di Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, Selasa (7/3/2017) lalu.

"Ini jelas arahnya politik uang," kata perwakilan TAJI Surya Tjandra saat ditemui di kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jalan Danau Agung III, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (9/3/2017).