TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali akan melaporkan duga‎an kampanye hitam menjelang pemungutan suara Pilkada DKI 2017 putaran ke dua.

Kali ini kampanye hitam yang dilaporkan yakni mengenai kontrak politik syariat islam yang dituduhkan dilakukan Anies-Sandi.
‎

"Kita susun dan akan laporkan ke Bawaslu. Sedang diproses soal akta syariat akan kita laporkan," kata wakil bidang advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi, Senin, (20/3/2017).
‎

Yupen mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk menelusuri siapa penyebar kampanye hitam tersebut.

Ia tidak berkomentar banyak sebelum Bawaslu menindaklanjutinya.

"Kita belum tahu siapa yang berbuat gitu ya, tapi kita dapatkan hal tersebut tersebar dari akun Saiful Mujani, dan dialah yang mengupload, nanti kita laporkan ke Bawaslu apa adanya. Nanti biar Bawaslu yang tanya ke Saiful Mujani siapa yang menyebarkan hal tersebut," ujarnya.

Sebelumnya beredar sebuah foto selembar kertas dengan tulisan ‎Akad Kontrak 'AQD AL ITTIFAQ'. Tertulis dalam kertas tersebut nama serta tanda tangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Dalam kertas, tertulis tanggal 7 Februari 2017 dan juga ditandatangani perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia, Kiai Haji Ismail Yusanto; Forum Umat Isam, Kiai Haji Muhammad Al Khaththath; dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Muhammad Sidik.

"Dengan memohon rahmat Allah SWT dan syafaat Rasullulah Muhammad SAW, SAYA ANIES BASWEDAN dan SAYA SANDIAGA UNO MENYATAKAN SIAP MEMIMPIN DKI JAKARTA dengan nilai-nilai SYARIAT ISLAM dan mendengarkan nasihat para Musafir dan Ulama."

Anies membantah telah menandatangani kontrak tersebut.

Ia mengatakan foto kontrak politik tersebut merupakan bagian dari kampanye hitam yang dilancarkan kepadanya bersama Sandiaga Uno menjelang pemungutan suara.

"Ini fitnah, sama seperti fitnah fitnah sebelumnya," kata Anies.