TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab rencananya akan pulang ke tanah air.

Namun syaratnya Rizieq tidak ingin ditahan.

Politisi Hanura Syarifudin Sudding menilai Rizieq Shihab tidak bisa tawar menawar terkait keputusan hukum.

Pasalnya ketika pihak aparat kepolisian ingin menahan, Rizieq kata Sudding tidak bisa melobi atau menolak.

"Wah tidak ada tawar menawar seperti itu di dalam hukum. Hukum itu tidak bisa ditawar seperti itu," ujar Sudding di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan semua masyarakat sama di mata hukum. Karena hal itu tidak ada pilih kasih jika hukum telah diputuskan.

"Artinya dia mau pulang tapi tidak ditahan. Hukum itu equality before the law," papar Sudding.

Sekjen DPP Hanura menambahkan meskipun Rizieq adalah Ketua umum ormas Islam, namun hal itu tidak ada pengecualian.

Karena itu Sudding ingin Rizieq menuruti keputusan hukum yakni harus ditahan terkait kasus percakapan mengandung konten pornografi.

"Semuanya sama dihadapan hukum tanpa terkecuali, termasuk Habib Rizieq," kata Sudding.