TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 1600 personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri menertibkan ratusan bangunan liar di kolong Tol Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (14/6/2017) pagi.

Mengutip dari Warta Kota, menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Dwiyono, aparat gabungan dalam penertiban ini mendukung penuh penataan di kolong Tol Kalijodo demi menghilangkan penyakit masyarakat seperti peredaran minuman keras (miras), prostitusi, hingga ke jaringan narkoba.

Penertiban bangunan yang dijadikan tempat tinggal, penginapan murah, klub, hingga pub tersebut berlangsung lancar tanpa adanya perlawanan dari warga setempat.

Sejak pagi, aparat gabungan sudah siaga di kolong Tol Kalijodo.

Seusai apel di Jalan Kepanduan I, mereka langsung melakukan penyisiran, kemudian membongkar bangunan berbahan tripleks di lokasi.

Tak ada perlawanan dari warga, namun di lokasi penertiban terlihat warga mengemasi barang-barangnya.

Suasana di lokasi pun sepi dari aktivitas warga, lantaran banyak bangunan sebagian hancur dan ada juga yang ditinggal pergi oleh pemiliknya.

Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Pemerintah Jakarta Barat menjadi dua instansi pemerintah yang melakukan penertiban kali ini.

Wali Kota Jakarta Utara, Wahyu Hariyadi, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, dan juga Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono pun turut hadir dalam penertiban tersebut.

"Tidak apa-apa bongkar saja," ungkap Ani (38), salah satu warga kolong Tol Kalijodo, dengan nada lesu.

Sementara, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Dwiyono meminta seluruh personel gabungan yang ikut melakukan apel, tetap mengutamakan tiga prinsip utama, yakni humanis, profesional, dan prosedural.

"Meski sebagian besar bangunan itu dijadikan oleh sekelompok oknum preman dan warga pendatang untuk praktik prostitusi maupun bar, akan tetapi ada juga masyarakat saudara kita yang benar-benar tidak mampu kehidupannya," paparnya.

Ia meminta seluruh personel mengutamakan upaya pendekatan secara manusiawi kepada warga yang masih bertahan di kolong tol itu.

Dwiyono juga meminta anggota Polwan maupun personel Satpol PP wanita di lokasi untuk melakukan upaya persuasif.