Jurus Pemprov DKI Tekan Penggunaan Mobil dan Motor Pribadi
Pemprov DKI kemudian sengaja merancang berbagai cara untuk mempersulit pengguna mobil dan motor.
Editor: Fajar Anjungroso
3. Menaikkan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Kenaikan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) digodok bersamaan dengan kenaikan tarif parkir jadi Rp 50.000.
Saat ini BBNKB hanya 10 persen dari harga mobil.
Namun antara Oktober - November 2017, BBNKB akan meningkat antara 20 - 30 persen.
Sehingga mobil murah bertipe low cost green car (LCGC) atau mobil second seharga Rp 90 juta yang tadinya hanya perlu membayar BBNKB sebesar Rp 9 juta, nanti harus menyetor Rp 18 juta bahkan Rp 28 juta untuk BBNKB.
4. Larangan sepeda motor melintas di Bundaran Senayan - Jalan Medan Merdeka Barat
Pelarangan sepeda motor (PSM) melintas mulai dari Bundaran Senayan - ujung Jalan Medan Merdeka Barat adalah aturan baru yang akan diujicoba mulai awal September 2017.
Ruas Jalan MH Thamrin - Jalan Medan Merdeka Barat sudah lebih dulu dilakukan PSM sejak awal 2017.
Perluasannya PSM adalah ruas Bundaran Senayan - Bundaran HI.
Kebijakan ini akan mendukung kebijakan pembatasan mobil dengan ganjil-genap yang telah sudah mulai berlaku April 2017 lalu.
Harapannya pemotor akan menumpuk bersama pengguna mobilberpelat ganjil-genap di jalan-jalan di sekitar jalur protokol tersebut.
Kemacetan di jalan alternatif akan makin parah padahal jarak tempuh makin jauh.
Sehingga pemotor maupun pemobil bakal kehilangan waktu mereka akibat terlalu lama terkena macet.
Diharapkan rasa jenuh akan timbul dan membuat pengguna mobil dan motor beralih ke angkutan publik.