4. Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3262/-078.2 Tanggal 19 Juni 2017 Perihal Revisi Perubahan Anggaran

5. Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1611/-078.2 tanggal 21 Juli 2017 perihal Usulan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2017

Tuty menjelaskan, posisinya hanya mengadministrasikan usulan SKPD. Jadi dalam konteks lahan ini justru walikota sendiri yg usul dimatikan.

"Kami konfirmasi beberapa kali bahkan sampai rapat Banggar terakhir, dengan tegas 4 walikota mengatakan tidsk sanggup. Akhirnya Banggar putuskan dimatikan," jelas Tuty ketika dihubungi pada Selasa (29/8/2017) siang.

Dengan tak terserapnya anggaran, kata Tuty, maka demi membangun RPTRA, Pemprov DKI akan memanfaatkan lahan-lahan yang sudah dibebaskan selama th 2013-2017 serta mengoptimalkan aset-aset Pemprov DKI yang sudah ada namun masih belum optimal difungsikan.

Lahan-lahan itu adalah lahan sasana krida, eks kantor lurah yang sudah tidak dipakai karena sudah dibangun di tempat lain yg lebih representatif, dan lainnya.

Bahkan untuk tahun 2018, Tuty menyebut sudah ada lahan RPTRA yang disiapkan dan akan dianggarkan untuk pembangunannya.

Pembangunan RPTRA

Pulau Seribu 3 Lokasi Rp 9,6 M, lalu JakPus 5 Lokasi Rp 7,5 M, JakSel 10 Lokasi Rp 17,2 M, JakTim 10 Lokasi Rp 24,6 M , JakUt 10 Lokasi Rp 17,0 M, JakBar 10 Lokasi Rp 17,1 M.

Totalnya ada sebanyak 48 RPTRA yang bakal dibangun dengan anggaran Rp 93,2 milliar.

Lagipula KUA PPAS 2018 belum dibahas, maka dalam pembahasan dengan DPRD masih dimungkinkan diusulkan penambahan jumlah RPTRA yg akan dibangun di 2018.

"Untuk itu dimintakan kepada Badan pengelola aset daerah agar melakukan mapping aset Pemprov yg dpt dibangun RPTRA," kata Tuty.

Artikel ini sudah dipublikasikan di WARTA KOTA dengan judul: Sejak Ahok Dipenjara, PNS DKI Dinlai Kangkangi Djarot