Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengkaji penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ini dilakukan supaya penyebaran tepat sasaran.

Saat ini terdapat 700 ribu pemegang KJP, padahal warga yang dikategorikan tidak mampu hanya 400 ribu orang.

Baca: Mendagri Yakin Pilkada Serentak 2018 Berlangsung Aman

“Nanti kita diskusikan. KJP ini ada 700 ribu lebih. Sedangkan warga yang nggak mampu 400 ribu, jadi ada kelebihan. Kita harus pastikan KJP ini tepat sasaran,” kata Sandiaga di Kantor Dinas Pendidikan DKI, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).

Pada tahun depan, dia mengaku akan menggulirkan KJP Plus. Hal ini karena APBD Perubahan 2017 yang baru disahkan DPRD tidak mengakomodir anggaran untuk program KJP Plus.

“Kita akan fungsikan lagi ini semua lini-lini dan kebetulan juga 2018 kan APBD-nya sekarang harus dibahas kembali dan kita pastikan program itu masuk di APBD 2018,” tuturnya.

Program KJP Plus merupakan program unggulan dari pasangan Anies dan Sandi. Berbeda dengan KJP milik Ahok-Djarot, KJP Plus meliputi tidak hanya siswa tidak mampu, tapi juga anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan putus sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Andrianto membenarkan mengenai data yang disampaikan Sandiaga. Saat ini data penerima KJP berdasarkan data mandiri dari dinasnya.

Untuk program KJP Plus ke depan, kata dia, data penerima akan dihimpun atas dasar sinergitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Selama ini, data mandiri di dinas pendidikan, kita butuh data seluruhnya semua terlibat sehingga dinas pendidikan dapat menentukan berapa jumlah sesungguhnya penerima KJP,” ujar Sopan.