TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Bogor mengeluhkan tidak adanya koordinasi dari Korpri DKI yang menggelar tea walk di Kawasan Perkebunan Teh Gunung mas, Puncak Bogor, Jawa Barat, (21/10/2017).

Acara tersebut memperparah kemacetan karena banyaknya kendaraan yang diparkir di bahu jalan.

Saat dikonfirmasi Sekretaris Korpri DKI, Didi Hartaya mengatakan terkait izin bukan merupakan tanggungjawab panitia, melainkan pengelola.

"Karena walaupun bagaimanapun pengelolaan ini kan minta retribusi. Yang terkait dengan retribusi berarti bertanggungjawab bukan hanya terhadap keamanan, tetapi bertanggungjawab juga terhadap asuransi kecelakan, termasuk di dalamnya," katanya saat ditanya wartawan di Gunung mas.

Menurutnya juga, panitia tidak perlu meminta izin kepolisian karena acara digelar di Kawasan Wisata.

Menurutnya hal itu sama seperti mengadakan acara di Kawasan Ancol yang tidak perlu izin kepolisian karena tempat wisata.

Baca: Bikin Macet Puncak, Polres Bogor Minta Panitia Pemprov DKI Tidak Lawan Arus

"Sama dengan di Jakarta, di Ancol sekian banyak ribu datang orang tidak perlu harus lapor ke polisi yang datang. Jadi itu menjadi tanggung jawab pengelola. Jadi seharusnya yang koordinasi dengan pihak aparat itu pengelola kawasan wisata di sini," katanya.

Pemerintah Provinsi Jakarta mengadakan kegiatan tea walk Korpri DKI di Kawasan Agrowisata Gunung mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/10/2017).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Walikota, serta jajajaran SKPD.

Banyaknya peserta yang mencapai 8 ribu orang membuat kawasan puncak Bogor macet parah hingga 10 KM.

Pasalnya banyak rombongan pemprov DKI yang parkir kendaraan di samping jalan puncak yang diberlakukan satu arah.

"Telah melaksanakan sistem oneway kearah puncak namun, terjadi kepadatan arus keluar masuk kendaraan di wisata gunung mas karena aktifitas DKI 1 berserta jajaran pemdanya," ujar Kapolres Bogor, AKBP Andi Moch Dicky, Sabtu, (21/10/2017).