TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menggelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (26/10/2017).

Pertemuan itu membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta

"Diskusi berlangsung sangat bersahabat sangat terbuka, dan tentu kita menginginkan dalam beberapa hari ke depan kita fokuskan untuk menghadirkan proses pengambilan keputusan mengenai UMP di DKI yang berkeadilan," tutur Sandiaga, Kamis (26/10/2017).

Baca: Kisah 100 Personil Brimob Kalbar Selamatkan Karyawan Pabrik Petasan

Sandiaga memberikan sejumlah arahan, salah satunya mengenai Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Survei KHL untuk kehidupan layak.

Jadi, secara ideal mesti dilakukan survei sepanjang tahun.

Namun, karena sebelumnya belum pernah dilakukan survei, dia memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta untuk segera menggunakan metode yang ada.

Sehingga survei bisa dilakukan dan hasilnya bisa didapat selama beberapa hari ke depan.

"Untuk tahun 2018 saya perintahkan survei itu sepanjang tahun ada pergerakan biaya hidup kemarin selama proses keliling Jakarta saya mendapatkan biaya hidup di Jakarta itu semakin meningkat. Kita ingin potretnya seperti apa dan kita lakukan sepanjang 2018," ujarnya.

Baca: Warga Datangi Posko DVI RS Polri Cari Anggota Keluarga Korban Pabrik Petasan

Di pertemuan itu, Sandiaga mengaku belum dapat menentukan berapa besaran UMP DKI Jakarta.

Tetapi, dia menegaskan, menargetkan penetapan UMP DKI Jakarta pada 31 Oktober mendatang. Oleh karena itu, dia menginstruksikan, kepada jajaran bekerja tepat waktu.

"Saya sampaikan ini proses akan terus diberikan updateing, setiap hari karena rencana 31 Oktober, saya akan memberikan nota kepada pak gubernur untuk memutuskan. Kebetulan saya juga sebagai ketua forum partai ada 3 tatib yang beranggotakan dari dunia usaha, serikat pekerja dan juga pemerintah," tambahnya.