Soal Reklamasi, Ketua DPD Golkar Jakarta: Kalau Dibiarkan Jakarta Tenggelam Tahun 2040
"Kami ingin masyarakat tahu aspek-aspeknya secara lengkap karena banyak yang menolak setelah kami cek ternyata mereka tidak tahu dasarnya,"
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jakarta Partai Golkar menggelar diskusi perdana dengan tema besar "Untung Rugi Reklamasi" di Kantor DPD Jakarta Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2017).
Ketua DPD Jakarta Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menegaskan diskusi tersebut akan diselenggarakan bertahap sebagai upaya partai berlambang pohon beringin itu untuk memberi pengetahuan yang komprehensif mengenai kebijakan reklamasi Teluk Jakarta.
Baca: Begini Kronologi Ambruknya Tol Pasuruan-Probolinggo Hingga Akibatkan Seorang Tewas dan 2 Luka Berat
"Kami ingin masyarakat tahu aspek-aspeknya secara lengkap karena banyak yang menolak setelah kami cek ternyata mereka tidak tahu dasarnya," kata Fayakhun.
Ia yakin, jika ada keterbukaan soal reklamasi keinginan masyarakat dan pemerintah selama ini akan ada titik terang.
"Sekarang masih gelap karena hanya bicara soal menolak atau mendukung semata," ungkap Fayakhun.
Baca: Sandiaga Uno Jadi Peserta Jakarta Marathon 2017, Ini Harapannya di Tahun Depan
Secara detail Fayakhun mengatakan Partai Golkar ingin menyampaikan kepada masyarakat bila kondisi Jakarta dibiarkan terus menerus seperti sekarang ini maka ibukota akan tenggelam pada tahun 2040.
"Sekarang penurunan tanah di Jakarta sekitar 7,5 cm per tahun, kalau dibiarkan tahun 2040 Jakarta akan tenggelam tahun 2040. Masyarakat juga perlu tahu bahwa reklamasi sudah diinisiasi sejak 1995 oleh mantan Presiden Soeharto," tegasnya.
Baca: PKS Mengaku Sudah Jalin Komunikasi Dengan PDIP di Semua Level Untuk Pilgub Jabar
Setelah masyarakat memiliki dasar berpikir yang lengkap Fayakhun berharap masyarakat bisa menentukan sikapnya dengan memiliki pegangan yang kuat.
"Posisi Partai Golkar jelas berpihak kepada rakyat, setelah masyarakat memiliki dasar berpikir yang lengkap kami akan tampung aspirasi mereka. Jangan sampai perdebatan konyol ini dilanjutkan padahal bagaimananya seperti apa mereka juga tidak terlalu paham," katanya.
