Tutup Alexis, Jakarta Bakal Kedepankan 'Halal Tourism'
Provinsi DKI Jakarta mengubah wajah ibu kota supaya menarik minat para wisatawan.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta mengubah wajah ibu kota supaya menarik minat para wisatawan.
Salah satu dengan cara membuat program 'Halal Tourism' seperti negara-negara lain di Benua Asia.
Untuk membahas hal tersebut, pada Kamis (2/11/2017), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menerima Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta yang dipimpin Reza Artha.
Di kesempatan itu, menurut Sandiaga, Reza Artha memberikan beberapa masukan mengenai 'Halal Tourism' dan rencananya menggagas beberapa kegiatan berkaitan dengan program tersebut.
"Salah satu kegiatannya membantu Pemprov DKI," tutur Sandiaga, kepada wartawan ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Baca: Pimpinan DPR Minta CCTV Hotel Alexis Dibuka Agar Ketahuan Siapa Saja Pelanggannya
Selain itu, bersama dengan gerakan Oke Oce, kata dia, Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta juga ingin mendorong timbulnya kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang perhotelan.
Dia menjelaskan, bidang perhotelan itu berbasis syariah.
Menurut dia, hotel berbasis syariah itu sedang populer di Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul, dan Tokyo.
Untuk menjadikan hotel berbasis syariah, dia mengaku sedang melakukan pendataan di sejumlah hotel.
"Jadi, kita justru ingin pastikan Jakarta tidak ketingalan. Ini lagi didata, tadi beberapa yang sudah saya kunjungi langsung di (Hotel) Sofyan Tebet maupun Menteng. Dan ada beberapa hotel di wilayah Jakarta Timur," kata Sandiaga.
Sementara itu, menurut Reza Artha, hotel konvensional berbeda dengan hotel syariah. Salah satu perbedaan menyangkut kegiatan operasional dan manajemen.
"Perbedaan ada di operasional dan manajemen. Artinya dalam operasional mengetengahkan pola atau aturan yang sesuai syariah," tambah Reza.
Kebijakan mengedepankan 'Halal Tourism' dibuat menyusul ditutupnya Hotel dan Griya Pijat Alexis. Tempat-tempat hiburan malam serupa juga tidak akan diberikan izin operasional.