TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Kahar S Cahyono mengatakan, para buruh berencana turun ke jalan untuk menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2017 yang telah ditetapkan.

"Kami akan melakukan aksi besar tanggal 10 November. Rencananya akan melakukan aksi di depan Istana dan Balai Kota di mana UMP 2017 ditetapkan," ujar Kahar saat dihubungi, Kamis (2/11/2017).

Rabu kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken penetapan UMP DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 3,6 juta.

Para buruh sebelumnya berharap agar UMP DKI Jakarta 2017 mencapai Rp 3,9 juta.

Kahar mengatakan, buruh yang akan berunjuk rasa diperkirakan 20.000 orang. Mereka berasal dari wilayah-wilayah di Jabodetabek yang turut mengikuti aksi tersebut.

Selain di Ibu Kota, aksi juga akan dilakukan di sejumlah daerah yang pemimpin daerahnya, yaitu gubernur, walikota, atau bupati, tak mendukung UMP layak untuk para buruh. Kahar mengatakan pihaknya belum meminta izin untuk menggelar aksi dari pihak kepolisian.

"Belum, kami masih melakukan konsolidasi karena rentang waktu yang cukup lama. Tapi sudah pasti (melakukan aksi) karena kami sudah putuskan secara organisasi," ujar Kahar.

Serikat buruh menyampaikan keberatan atas penetapan UMP DKI Jakarta 2017 yang dinilai tak sesuai dengan standar hidup layak di Jakarta. Para buruh sebelumnya meminta agar UMP DKI Jakarta 2017 dinaikan menjadi Rp 3,9 juta. Akan Tetapi Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan menetapkan UMP sebesar Rp 3,6 juta.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Minta UMP DKI Direvisi, Buruh Akan Gelar Aksi pada Hari Pahlawan