Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Jokowi yang tergabung dalam Seknas Jokowi mencurigai pemanfaatan isu Teluk Jakarta sebagai isu untuk menyudutkan posisi Presiden Joko Widodo.

Menurut Ketua Bidang Hukum DPN Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, Sudirman Said menjadi pengelola isu reklamasi Teluk Jakarta itu.

"Isu baru ini dikelola dengan lebih baik dan jelas targetnya. Dirigen dari isu Reklamasi Teluk Jakarta ini adalah Sudirman Said, mantan menteri ESDM di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK," ujar Dedy melalui keterangannya, Sabtu (4/11/2017).

Baca: Disebut Setya Novanto Ngarang, Ganjar: Ngapain Ngarang Cerita, Memang itu yang Saya Alami

Dedy mengatakan, Sudirman Said (SS) menjadi pendukung Anies-Sandi pada masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu.

Ia mengatakan setelah keduanya dinobatkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Sudirman Said ditunjuk menjadi Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.

"Sudirman seolah menempatkan diri sebagai representasi Anies-Sandi dan merasa berwenang untuk berbicara soal reklamasi Teluk Jakarta," kata Dedy.

"Statement itu jelas arahnya. SS (Sudirman Said) ingin menunjukkan bahwa persoalan rumitnya reklamasi Teluk Jakarta adalah tanggung jawab Jokowi pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta,' tutur Dedy.

Baca: Aiptu Huda Meninggal Tertimpa Gawang, Kerabat Mengenalnya sebagai Sosok yang Bertanggungjawab

Bahkan, menurut Dedy statement Sudirman yang kemudian viral di media online sengaja dijadikan alasan pemakzulan terhadap Jokowi.

"Bahkan sudah diarahkan oleh kelompok masyarakat tertentu untuk dijadikan alasan pemakzulan terhadap Jokowi dari kursi presiden," kata Dedy.

Dedy mengutarakan Joko Widodo telah membantah tegas tuduhan yang dialamatkan pada dirinya soal keterlibatan dalam proses reklamasi semasa menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca: Makam Orang yang Meninggal Hari Selasa Kliwon Dijaga Warga dan Polisi hingga 7 Malam Berturut-turut

Menurut Dedy, Peraturan Gubernur DKI Nomor 146 Tahun 2014 yang diterbitkan di era Jokowi bukanlah izin untuk mereklamasi.

"Jokowi pernah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 146 Tahun 2014 sebagai aturan perizinan reklamasi. Itu hanyalah petunjuk teknis Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan izin reklamasi. Bukan memberi izin untuk reklamasi Teluk Jakarta," papar Dedy.