Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lanjutan Sidang KPPU: Aqua Tidak Lakukan Pelanggaran

Tim Kuasa Hukum PT Tirta Investama dalam kesimpulannya memohon kepada majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Lanjutan Sidang KPPU: Aqua Tidak Lakukan Pelanggaran
ist
Faisal Basri (no 2 dari kiri) di hadapan Majelis Komisi yang dipimpin oleh R. Kurnia Sya'ranie, SH, MH dan didampingi Drs. Munrokhim Misanam, MA.Ec.Ph.D pada sidang lanjutan sidang persaingan usaha (AMDK) yang berlangsung di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta, Selasa (23/10/2017). 

"Itu bukanlah perkara besar. Seharusnya hal itu dapat diselesaikan di antara kedua perusahaan yang bersengketa tanpa melibatkan KPPU. KPPU jangan urus masalah kecil masih banyak persoalan yang lebih besar," ujar Faisal.

Dr Ine S Ruky, ahli ekonomi persaingan usaha, menyatakan bahwa tidak semua aduan atau persoalan harus ditindaklanjuti dengan dasar monopoli atau persaingan. Perlu dipelajari pula dasar kepentingan keberlangsungan ekonomi.

KPPU sebagai regulator menurutnya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dalam kacamata persaingan, tapi juga harus memperhatikan ‘rule of reason’ yang memerlukan pembuktian mengenai dampak. KPPU harus bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan agar industri di Indonesia tumbuh dan berkembang.

"Pendekatan 'rule of reason' dibutuhkan lembaga persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Hal ini guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan," ujar Ine.

Prahasto, ahli hukum persaingan usaha yang juga dihadirkan pada sidang Jumat (20/10) dengan merujuk pada dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 19 huruf a dan b UU No 5/1999 dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 19 tentang penguasaan pasar harus dibuktikan dampaknya (rule of reason). Jika dampak tak terbukti maka unsur pelanggaran tak dapat terpenuhi.

“Dampaknya (kasus monopoli yang dituduhkan) harus dibuktikan oleh pelapor dan KPPU,” ujar Prahasto dalam kesaksiannya.

Pada sidang yang berlangsung pada 10 Juli, Tim Investigator merilis survei Nielsen yang disampaikan di persidangan dengan menunjukkan kinerja Le Minerale untuk wilayah Jawa Barat dalam kurun waktu Juni - September 2016 yang mengalami peningkatan penjualan cukup signifikan.

Survei Nielsen menyebutkan pada Juni pangsa pasar Le Minerale sebesar 5,1 persen, kemudian Juli tumbuh menjadi 5,5 persen sementara Agustus 4,1persen dan kemudian melonjak pada September yang mencapai 6,2 persen.

Untuk wilayah Jabodetabek survei tersebut menyatakan peningkatan kinerja Le Minerale melesat tajam dari posisi 0,5% pada April 2015 menjadi 4,9% pada Desember 2016.

Baik saksi yang dihadirkan tim Investigator maupun kuasa hukum PT Tirta Investama, tak satupun yang menyatakan AQUA terbukti melakukan pelarangan penjualan produk dan penguasaan pasar.

"Yang Mulia Ketua Majelis, kami berkesimpulan menolak semua segala tuduhan Tim Investigator dan tidak meneruskan kasus ini," jelas Chandra Hamzah.

Editor: Toni Bramantoro
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas