TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Penetapan status tersangka kedua kalinya terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, merupakan momentum politik yang tepat terkait upaya pemberantasan korupsi dalam politik Indonesia.

Di mata publik kasus korupsi yang dilakukan elit politik adalah masalah terbesar yang menyebabkan buruknya demokrasi. Kasus Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI ini bukan hanya problem Golkar.

Namun juga persoalan yang menyangkut integritas politik nasional. Khususnya pula citra pemerintahan Jokowi ikut tercoreng. Pasalnya Partai Golkar juga bagian dari koalisi pendukung pemerintah.

Demikian disampaikan Airlangga Pribadi Kusman Ph.D, Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Sabtu (11/11/2017).

Meskipun kasus e-KTP ini sarat kepentingan elit politik tingkat tinggi secara kolektif. Airlangga memuji keberanian KPK untuk tetap fokus menginvestigasi kasus ini.

Airlangga meminta internal Partai Golkar dapat bijak dan berani dalam bersikap.

"Secara kelembagaan Golkar sudah matang. Untuk itu, agar citranya tidak tercoreng lebih dalam dan tidak berpengaruh terhadap kesiapan menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019, Partai Beringin tersebut harus mengambil sikap tegas terkait status hukum Setya Novanto," ungkap Airlangga.

Namun sebaliknya, jika Golkar tidak berkomitmen mendukung agenda Pemerintah Jokowi terhadap pemberantasan korupsi, kata Airlangga, jangan salahkan publik jika berpersepsi Presiden Jokowi dikelilingi oleh aliansi politik tanpa kredibilitas.

Akibatnya akan semakin menjauhkan dukungan serta ekspektasi publik atas performa pemerintahan.

"Dibutuhkan sikap tegas para pengurus dan anggota Partai Golkar menyikapi penetapan status tersangka Ketua Umumnya untuk kedua kali. Sebagai bagian dari Koalisi Pemerintah, ada tanggung jawab dari Golkar menjaga citra pemerintah dan koalisi secara keseluruhan untuk menunjukkan sebagai kekuatan politik bersih," urainya.