Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemprov DKI Mulai Cari PNS yang Diduga Terlibat Sewa Lapak di Trotoar Tanah Abang

Penyelidikan dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Satpol PP, dan Dinas KUMKMP.

Editor: Sanusi
zoom-in Pemprov DKI Mulai Cari PNS yang Diduga Terlibat Sewa Lapak di Trotoar Tanah Abang
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali menjajakan dagangannya di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017). Wakil Guberur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan, selama ini trotoar yang seharusnya khusus untuk pejalan kaki diokupasi pedagang kaki lima (PKL). Akibatnya, pejalan kaki berjalan di badan jalan. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menyelidiki dugaan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam kasus sewa-menyewa lapak di trotoar kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengetahui oknum di balik sewa-menyewa lapak itu.

"Kami lagi teliti, benar enggak itu dia (PKL) sewa di trotoar, kok trotoar disewain. Apakah itu pegawai kami, apa oknum, apa memang preman, belum ketahuan ya," kata Irwandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/11/2017).

Penyelidikan dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Satpol PP, dan Dinas KUMKMP. Penyelidikan salah satunya dengan bertanya langsung kepada PKL.

"Kan bisa aja PKL ditanya, dia enggak tahu orang yang dia kasih (uang) itu siapa. Kalau memang pegawai, ada fotonya, kami tindak," kata Irwandi.

Jika ada oknum PNS yang diduga terlibat, Inspektorat DKI Jakarta akan memeriksa yang bersangkutan dan memberikan sanksi kepegawaian sesuai tingkat pelanggarannya.

Sementara untuk mencegah terjadinya praktik pungli, Irwandi mengatakan akan bekerja sama dengan Satpol PP dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan.

Berita Rekomendasi

"(Pengawasan) dengan Satpol PP, Inspektorat, ada mungkin dari pihak independen yang akan turun juga melihat. Kalau ada pungutan, siapa orangnya, foto," ucapnya.

Beberapa pedagang yang menduduki jalur pedestrian di kawasan Pasar Tanah Abang menyebut harga sewa lahan di trotoar saat ini Rp 500.000 per bulan.

Harga itu hanya setengah dari harga sebelum Tanah Abang sempat tertata rapi pada era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Maesaroh (42), seorang PKL yang berjualan di trotoar, mengaku turun ke jalan karena tahu harga sewa yang murah tersebut. Dia juga memiliki toko di Pasar Blok F Tanah Abang.

"Di kios biar suami saya yang jaga, saya pindah ke sini. Harga sewanya murah cuma Rp 500.000 sebulan, tapi yang beli lebih banyak," kata Maesaroh, Rabu.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: DKI Selidiki Dugaan PNS Terlibat Sewa Lapak di Trotoar Tanah Abang

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas