Alasan dirinya mendesak percepatan sertifikat tanah tersebut, karena banyak mendapat informasi saat turun ke desa-desa ada konflik tanah di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang harus kehilangan tanahnya karena kalah saat mencari keadilan di pengadilan.

Menurutnya, kalau sudah memiliki sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang.

"Saya pesan, simpan baik-baik. Laminating dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya ke BPN. Apalagi kalau hujan, kalau rumahnya bocor bisa rusak. Kalau mau 'disekolahkan' (digadai) sertifikatnya, uangnya digunakan untuk hal-hal positif seperti modal usaha," ucapnya.

“Saya tahu karena saya sering turun ke kampung-kampung. Saya pesan, pakailah bank yang agunannya rendah seperti KUR, cuma 9 persen. Kalau pinjam uang, tolong dihitung dulu. Kalau tidak cukup uangnya lebih baik disimpan saja. Kalau keliru hitungnya, sertifikatnya hilang disita bank," sambung Jokowi.

Misalnya dapat pinjaman Rp 300 juta, lanjut dia, jangan Rp 150 jutanya dibelikan mobil atau motor. Paling tiga atau enam bulan selanjutnya sertifikat jadi milik bank.

"Kalau minjam, gunakan untuk modal usaha, jangan buat gagah-gagahan,” ujarnya.(Kontributor Medan, Mei Leandha)

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Jokowi: Tadi yang Salami Saya Bilang, "Pak Saya Siregar, Pak Saya Nasution"