TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada tahun 2018 yayasan pendidikan berbentuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Jakarta akan mendapat suntikan dana dari APBN dan APBD.

 Khusus dari APBD akan digunakan untuk menyejahterakan tenaga pendidik di PAUD Jakarta.

 “Karena PAUD adalah organisasi nasional maka mereka mendapat APBN sebesar Rp 94 miliar untuk operasional, sementara dari APBD mereka akan terima Rp 42 miliar untuk honor tenaga pendidik. Honor itu baru pertama kali diberikan kepada tenaga pendidik PAUD di Jakarta pada 2018, karena pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sopan Ardianto.

 Hal itu dijabarkannya saat rapat Badan Anggaran DPRD Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

 Namun Wakil Ketua DPRD Jakarta, Muhammad Taufik menegaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan Jakarta perlu melakukan verifikasi ketat kepada PAUD, mulai dari alamat hingga tenaga pendidiknya.

 “Kalau dapat APBN dan APBD seharusnya benar-benar profesional. Benar tidak itu alamatnya, karena saya baca di media ada yang alamatnya hanya menumpang,” ujar M Taufik.

Baca: Soekarno, Jokowi, Ahok Jadi Suvenir di Rusia, Terkenalkah Mereka? Ini Penjelasannya

 Sopan pun menjelaskan bahwa ia mendapati ada PAUD yang alamatnya menumpang kepada perusahaan lain.

 Ia berdalih PAUD itu menumpang alamat pada perusahaan tempat pemiliknya bekerja.

 “Menurut penjelasan mereka hal itu dilakukan untuk mempermudah administrasi. Kami mau verifikasi ke pemiliknya kesulitan karena yang bersangkutan ke luar negeri,” ungkap Sopan.

 Kemudian M Taufik menanyakan apakah pihak Dinas Pendidikan Jakarta sudah melakukan verifikasi terhadap tenaga pendidik PAUD.

 “Coba sebutkan contoh ‘by name’ dan ‘by address’ supaya media juga tahu kinerja Dinas Pendidikan. Di tempat bapak ada institusi yang verifikasi tidak?” cecar M Taufik.

 “Kami punya data tenaga pendidik PAUD di Jakarta Timur yang S1-nya bersangkutan atas nama M Ridwan ada NIK dan lain sebagainya lengkap. Kami punya tim verifikasi sudah sekitar dua tahun ini,” lanjut Sopan.

 “Saya perlu tegaskan di sini kenapa dua tahun tim verifikasi di Dinas Pendidikan seperti tidak ada kerjanya. Harusnya kalau tahu alamatnya tidak sesuai segera dibenahi,” kata M Taufik.

 Alokasi APBD Jakarta untuk guru PAUD merupakan janji Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat kampanye lalu.

 Dalam kampanyenya ia menjanjikan kesejahteraan bagi guru PAUD serta perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada.

 Namun muncul berbagai kendala lantaran saat diverifikasi ada beberapa alamat PAUD yang tidak sesuai dengan data yang didaftarkan.

 Termasuk polemik alamat Himpaudi di Jalan Poltangan Raya Nomor 25 Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang justru merupakan alamat Yayasan Assaadah Poltangan.