TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso Sinaga menyambut gagasan dan kemauan politik Ketua Umum baru Partai Golkar, Airlangga Hartarto, akan mewujudkan "Golkar Bersih", sebab selain merupakan esensi semangat doktrin karya kekaryaan Golkar juga akan menjadi 'trace baru" perpolitikan nasional yang amat dibutuhkan bangsa sekaligus 'matching' dengan kemauan politik Presiden Joko Widodo selama ini untuk mendorong percepatan pembangunan nasional berkeadilan menuju negara kesejahteraan atau 'welfare state' selaras Pembukaan UUD 1945.

"Negara kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan kekuasaan berbasis 'good governance' dan itu sangat memerlukan adanya "the ruling party" yang bersih dan kuat serta efektif sebagai lokomotif transformasi budaya penyelenggara negara melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan lainnya, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bermuara pada perubahan kearah yang baik dan maju disemua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ungkap Ali Wongso, Jumat (22/12/2017).

Mantan Anggota DPR itu juga mengatakan progress semua itu merupakan harapan segenap elemen bangsa ini.

"Karena itu SOKSI menaruh harapan dan kepercayaan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto akan berhasil meletakkan trace baru "Golkar Bersih" itu meskipun tantangannya tentu tidak mudah, dan SOKSI sebagai salahsatu ormas pendiri Golkar bersama elemen partai lainnya mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mewujudkan 'Golkar Bersih' itu," tutur Ali Wongso yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu.

Dalam rangka itu tantangan pertama yang dihadapi Ketua Umum Airlangga Hartarto adalah bagaimana melaksanakan tugas formatur tunggal Munaslub Partai Golkar 2017, dalam tempo satu bulan harus sukses merevitalisasi dalam arti kristalisasi sekaligus konsolidasi total personalia jajaran kepemimpinan Golkar sehingga publik menilainya sungguh-sungguh akan kredibel karena seluruh personilnya akan mengekspresikan 'Golkar Bersih' selain kompetensi mendorong Golkar Bangkit.

Itu berarti diperlukan pendekatan 'akomodatif kualitatif' yang dapat memastikan semua personil kader yang masuk kejajaran "Golkar Bersih" baik di DPP maupun Dewan Pembina dan Dewan Pakar Golkar tidak akan ada yang berpotensi terkena 'kasus hukum', paling tidak hingga tahun 2019 mendatang, dan jika dipandang perlu akurasi datanya untuk itu dapat dikonfirmasikan dengan KPK

Ali Wongso menambahkan keberhasilan meletakkan "Golkar Bersih" dan trace baru trend perpolitikan nasional yang bersih itu, niscaya secara progressif dan bertahap akan membawa Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan negara maju.

"Selain membuka peluang besar bagi Partai Golkar meraih kemenangan menuju 'the ruling party' melalui Pemilu serentak 2019 mendatang termasuk mengantarkan Bapak Joko Widodo Presiden dua periode, bersama-sama partai politik lainnya," tandasnya.