Kepala BPTJ Kumpulkan Para Ahli Bahas Penanganan Keruwetan di Tanah Abang
Kebijakan ini akan dievaluasi terus sampai nanti kebijakan ini bermanfaat untuk masyarakat," tutur Bambang.
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengumpulkan para pemangku kepentingan terkait penataan lalu lintas dan kawasan Stasiun Tanah Abang, Kamis (4/1/2018).
Di acara Focus Grup Discussion (FGD) tersebut Bambang melakukan diskusi bersama dengan Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono, Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah, hingga para ahli dan pengamat.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan diskusi tersebut dilakukan untuk menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata kawasan Tanah Abang yang menutup jalan Jatibaru Raya mulai pukul 08.00-18.00 untuk memfasilitasi pedagang Kaki Lima (PKL).
Sehingga dengan adanya diskusi tersebut diharapkan dapat mengevaluasi sekaligus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat baik yang berjalan kaki, menggunakan transportasi pribadi, maupun transportasi menuju dan ke Tanah Abang.
"Kita ingin menyamakan persepsi mengenai Tanah Abang untuk memfasilitasi pejalan kaki, bagaimana perdagangan kaki lima, bisa dicarikan tempat lain atau bagian atau pun alternatif-alternatif yang nanti kita diskusikan," ungkap Bambang saat ditemui usai FGD di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2017).
Baca: Pemuda Ini Jadi Korban Penganiayaan Orang Tak Dikenal karena Menolak Antar ke SPBU
Kemudian dari hasil FGD disebutkan, kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan kebijakan publik sehingga diharapkan masyarakat dapat mematuhinya.
Pemerintah juga akan berupaya meningkatkan transportasi penunjang di kawasan Tanah Abang dan rute yang akan dilalui agar masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.
"Kebijakan ini menjadi kebijakan publik tidak kepentingan pemerintah tapi juga masyrakat.
Kebijakan ini akan dievaluasi terus sampai nanti kebijakan ini bermanfaat untuk masyarakat," tutur Bambang.
Selain itu dari FGD juga diharapkan realisasi konsep kawasan integrasi atau Transit Oriened Development (TOD) di Tanah Abang dengan membangun kawasan hunian, jembatan layang, hingga lahan parkir.
"TOD di Tanah Abang akan dikembangkan dalam rangka bagian pengembangan pergerakan perjalanan orang dan juga dari sektor ekonomi sehingga PKL ditata lebih baik lagi dan juga akan dibangun sky bridge (jembatan layang)," pungkas Bambang.