TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan mengungkapkan kebijakannya dalam mengurangi banjir di Ibu Kota.

Ketika ditanya apakah akan melanjutkan program normalisasi untuk meminimalisasi banjir, Anies menyebut naturalisasi.

"Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).

Baca: Program Normalisasi Sungai di Jakarta Baru Mencapai 61 Persen

Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies mengatakan enggan bicara soal solusi besar dulu. Ia mengatakan, saat ini masih berfokus menangani warga yang kebanjiran dulu.

"Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kita beresin dulu soal pengungsinya," ujar Anies.

Normalisasi Sungai Ciliwung dimulai pada era Gubernur Joko Widodo. Banjir besar pada 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi sungai tersebut.

Baca: Ahok: Jika Anies Jadi Gubernur dan Tidak Normalisasi Kali, Bohong Dia, Berani Taruhan Kita

Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.

Hingga 2017, titik yang baru dikerjakan yakni Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo.

Penulis: Nibras Nada Nailufar
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Ditanya Normalisasi Sungai, Gubernur Anies Jawab Naturalisasi