TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah penumpang KRL Commuter Line di Jabodetabek yang terus meningkat kian membebani subsidi yang diberikan pemerintah.

Subsidi yang diberikan berupa Public Service Obligation (PSO) ini dicermati kian tak mencukupi. Untuk itu PT Kereta Commuter Indonesia (PT.KCI) mengajukan pengurangan PSO kepada pemerintah.

Direktur Teknik dan Sarana PT KCI, Fredi Firmansyah mengatakan, pihaknya tengah usulkan PSO yang lebih tepat sasaran kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub).

Maklum saja, dengan jumlah 75 stasiun di Jadodetabek, subsidi ini diberikan kepada 965.623 penumpang KRL Commuter Line per hari.

Tapi, subsidi ini juga dinikmati juga dinikmati bagi masyarakat kelas menengah hingga atas.

Usulan ini perlu didukung oleh data Kementerian Sosial agar warga miskin yang menggunakan KRL Commuter Line diberikan kartu khusus subsidi PSO.

Baca: Citilink Resmi Terbangi Rute Jakarta-Banyuwangi, Menambah Penerbangan Jadi Tujuh Kali per Hari

Nah, rencananya warga miskin tersebut akan diberikan kartu khusus untuk menggunakan KRL Commuter Line, jadi ada pembeda tarif.

Adapun bagi penumpang kelas menengah-atas akan dikenakan tarif lebih mahal dari saat ini, lantaran subsidi PSO telah dicabut pemerintah.

"Intinya begini, yang penumpang bayar sekarang itu hanya 45% dan sebear 55% ditanggung oleh pemerintah. Nanti jika subsidi dicabut yang warga mampu akan bayar 100%," jelas dia.

Tapi meskipun jika aturan ini disetujui Kemhub, bagi penumpang yang tak diberikan subsidi takkan dikenakan tarif dengan mahal.

Dia bilang tarif tanpa PSO hanya akan dikenakan sebesar maksimal Rp 13.000 untuk perjalanan dengan rute terjauh.

Asal tahu saja, untuk alokasi PSO KRL Commuter Line tahun 2017, tercatat sebesar Rp 1,26 triliun dan terserap habis karena jumlah penumpang meningkat hingga 108 % atau mencapai 315 juta penumpang sepanjang tahun lalu.

Berita ini sudah tayang di kontan.co,id berjudul PT KCI ajukan pencabutan subsidi KRL bagi penumpang mampu