Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gubernur Baru Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Gandeng KPK Dalam Pemberantas Korupsi di Jakarta

Anies berkomitmen dalam pencegahan korupsi di DKI Jakarta, Anies mengaku akan terus menjaga hubungan dengan KPK

Gubernur DKI Jakarta Gandeng KPK Dalam Pemberantas Korupsi di Jakarta
KOMPAS.com/NURSITA SARI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (29/11/2017). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Wahyu Firmansyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan jika dirinya akan terus menjaga hubungan dengan KPK, agar Pemerintah Provinsi DKI bisa bebas dari korupsi.

"Memfasilitasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi di DKI Jakarta," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Anies berkomitmen dalam pencegahan korupsi di DKI Jakarta, Anies mengaku akan terus menjaga hubungan dengan KPK, agar Pemerintah Provinsi DKI bisa bebas dari korupsi.

"Kita berkomitmen untuk kerja dekat dengan KPK dan kita berharap langkah-langkah yang kita lakukan di DKI Jakarta itu juga mendapatkan bimbingan dari KPK dan KPK Indonesia memiliki program terobosan," katanya.

Anies mengatakan dirinya ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi Pemprov yang bersih dan berintegritas.

"Kita ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi Pemprov yang bersih, berintegritas," katanya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan jika tujuannya untuk membantu pemerintah daerah membangun integeritas semua aparatur.

“Jadi yang kita lakukan ini mulai dari Aceh sampai Papua, semua provinsi, tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah membangun integritas semua aparaturnya secara detail, jangan lupa korupsi itu detail,” katanya.

Saut juga memastikan tidak ada kasus yang diprioritaskan dalam memberantas korupsi.

“Semua masalah itu punya potensi untuk kemudian bermasalah dengan yang lain, jadi prioritas atau tidak itu relatif tergantung kesiapannya,” katanya.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas