TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2018-2019 Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Syawqi, mengatakan pihaknya akan terus memfokuskan agar pengembangan generasi muda.

Ia memaparkan beberapa poin. Pertama, harus ada keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan manusia.

Adapun Kota Tangsel menjadi satu di antara 10 kota yang mendapat predikat ‘Kota Layak Pemuda’. Kategori ini disematkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi di Padang, Sumatera Barat, pada 28 Oktober 2017.

Setahun setelah penghargaan itu didapat, kata dia, Kota Tangsel tak cepat berpuas diri. Kota ini terus berbenah dan berlomba terus menjadi kota terbaik layak pemuda.

Ia menyebut, pembangunan manusia secara nasional atau dunia, diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi tahun 2030.

“Di Provinsi Banten, khususnya Tangsel, dari usia produktif anak-anak muda, paling tinggi presentase BPS pusat tahun 2016, mencapai 64 persen dari total populasi 1 juta lebih di Tangsel. Maka itu, harus ada keberpihakan pemerintah dan ada regulasi. Dari regulasi itu, bagaimana membangun SDM agar anak-anak mudanya lebih terarah. Kadang kita sering dengar sustainable purpose, sementara dalam penerapannya masih dirasa kurang di sana-sini,” kata politisi Partai Gerindra ini dalam keterangannya, Minggu (19/8/2018).

Syawqi, menegaskan, pemerintah harus memiliki regulasi hukum yang jelas. Bagaimana membangun dan mengarahkan generasi anak muda ke depan.

Satu di antaranya untuk kategori usia 16 – 30 tahun sesuai undang-undang, sudah masuk usia produktif. Regulasi hukum ini, kata Syawqi, adalah terjemahan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Kepemudaan.

“Kalau di Tangsel, kami punya Perda (Peraturan Daerah) tentang penyelenggaraan kepemudaan. Salah satu parameter utama, ada enggak keberpihakan Pemkot terhadap anak muda. Karena didalamnya mengatur, salah satunya, menjauhkan dari hal-hal negatif,” jelas Ketua DPD KNPI Tangsel periode 2016-2019 ini.

Kedua, mendorong kewirausahawan pemuda. Setelah regulasi, lanjutnya, anak-anak muda didorong, apakah ingin punya usaha, bentuk kepeloporan, kepemimpinan, dimana hal itu masuk program pemkot dan kabupaten.

Syawqi, mengakui, persoalan regulasi harus didorong dari sisi legislatif. Sebelumnya, pihaknya sudah menginisiasi para anggota dari KNPI Tangsel.

Di pertemuan bersama KNPI tersebut, ia ingin Tangsel harus dapat mendorong anak mudanya dan sinergi dengan Pemkot.

Apa kesulitan bagi calon wirausaha, baik di Tangsel, maupun secara nasional?

“Banyak yang mau menjadi entrepreneur tapi kesulitan bantuan modal. Kedepan, kami enggak terlalu banyak mendorong dengan memberi ikan tapi kail. Paling tidak ada stimulan. Bukan bantuan terus-menerus tapi mereka didorong sebagai usahawan,” imbuhnya.

Sebelum menjadi politisi dan anggota dewan, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Koperasi dan UMKM HIPMI 2016-2019 ini, diketahui sebagai seorang entrepreneur asal Tangsel.

Sampai saat ini, ia masih memimpin usaha bernama PT. BJP Expo, yang bergerak di bidang exhibition, pameran, custom booth, dan event organizer.

Ia sudah mendata komponen anak-anak muda di Tangsel. Sebetulnya, kata Syawqi, bukan hal berat mendata ini.

Tangsel punya 7 kecamatan. Misalnya, kata Syawqi, di Kecamatan Pamulang dan Ciputat, kebanyakan asal anak-anak muda tersebut dari sektor mana saja.

“Apakah dari profesional muda atau komunitas kreatif? Kami data potensinya. Kami bangun dari top -down hingga bottom-up. Untuk bottom-up, kemauan mereka apa, sih ? Yang membedakan SDM anak muda dengan yang di bawah itu adalah punya banyak kemauan dan opsi. Kami menyesuaikan dalam hal regulasi dan persiapan program kegiatan untuk mereka,” ungkap pria 32 tahun ini.

Ketua Bidang Pemuda dan Kaderisasi Partai Gerindra DPC Tangsel ini, mengimbau, jangan sampai pemerintah melaksanakan kegiatan yang anak mudanya tak tertarik.

“Mereka dilatih, misalnya kegiatan konvensional. Sedangkan di nasional, punya revolusi digital. Kita enggak bisa lepas dari demografis dan sektor pendidikan. Sebab, anak-anak muda Tangsel, indeks pembangunan manusianya paling tinggi se-Provinsi Banten. Rata-rata sudah lulus kuliah dan melek politik,” ungkapnya.

Inilah pentingnya anak muda. Diketahui, Kota Tangsel, dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Pendapataan asli daerah, kata Syawqi , diperoleh dari sektor perhotelan dan restoran atau rumah makan. Terutama kuliner.

Selain program kepemudaan, Syawqi, juga menyoroti persoalan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sistem ini, diketahui, memicu kekacauan di sejumlah daerah. Tak terkecuali di wilayah daerah pemilihan (dapil) Syawqi di Pamulang.

“Selain program utama yaitu anak muda, masalah kedua adalah pendidikan di Kota Tangsel. Di sini menerapkan pendidikan dasar 12 tahun. Positifnya PPDB, bagaimana anak masuk sekolah dimudahkan untuk menghilangkan kategori sekolah favorit. Tapi persoalan lain, di Tangsel, cuma punya 22 SMP negeri. Sedangkan jumlah pendaftar 10 ribu lebih tahun ini. Praktis, kalau wajib zonasi, di setiap wilayah harus ditambah bangunan sekolah baru. Kalau bisa, 1 kelurahan bangun 1 gedung sekolah. pemerintah harus siapkan sampai 5 tahun kedepan,” katanya.

Meski sistem zonasi sudah diterapkan sejak 2017, kenyataannya banyak pihak, terutama orang tua murid, yang protes.

“Karena sarana dan prasarana belum dipenuhi,” sambung lulusan FSRD Universitas Trisakti tahun 2003 ini.