Pelican Crossing Gantikan JPO, Pengamat: Keselamatan Lebih Utama Ketimbang Alasan Percantik Kota
"Bagi saya keselamatan para penyebrang jauh lebih utama dari sekedar alasan mempercantik tata kota. Karena kalau terjadi kejahatan, "
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengungkapkan keselamatan para penyeberang jalan jauh lebih penting dibanding alasan estetika atau mempercantik tata kota.
Hal tersebut dikatakannya menanggapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini sedang gencar mengganti Jembatan Penyeberang Orang (JPO) dengan memasang pelican crossing.
Baca: Banyak Data Ganda, Bawaslu Rekomendasikan Rekapitulasi DPT Nasional Ditunda
Anies menyebut, dengan pelican crossing estetika tata kota jauh lebih indah.
Satu contohnya pada pemasangan pelican crossing di dekat Bundaran Hotel Indonesia.
Anies beralasan JPO menutupi pemandangan patung Selamat Datang.
Baca: Syarief Hasan: Masalah Roy Suryo Tak Ada Kaitannya dengan Partai Demokrat
"Bagi saya keselamatan para penyebrang jauh lebih utama dari sekedar alasan mempercantik tata kota. Karena kalau terjadi kejahatan, masyarakat lagi yang jadi korban," kata Trubus saat dihubungi wartawan, Rabu (5/9/2018).
Terbaru, Pemprov DKI memasang pelican crossing di Halte Transjakarta Bank Indonesia ketimbang memasang JPO sebagai akses para pengguna Transjakarta.
Dua pelican crossing tersebut terpasang di kawasan jalan protokol Ibu Kota.
Baca: Anggota Komisi X DPR RI Tagih Pencairan Dana Siap Pakai untuk Pendidikan di Lombok
Pengamat Kebijakan Publik itu menilai penggunaan pelican crossing memang bagus, tapi bukan di jalan protokol dimana lalu lintas biasanya lebih padat.
"Boleh pelican crossing, itu bagus. Tapi tidak digunakan dijalan protokol. Kalau protokol ya harus JPO," ungkap Trubus.
Keunggulan pelican crossing hanya ada pada dua aspek saja, yakni lebih efektif, praktis, dan efisien karena tak perlu menaiki tangga seperti JPO.
Namun keuntungan tersebut harus dibayar dengan besarnya potensi kejahatan dan kecelakaan yang mungkin ditimbulkan.
Terobosan dengan kebijakan kurang populer memang kerap dipilih Gubernur DKI itu.
Anies, kata Trubus seakan enggan mengikuti kebijakan Gubernur sebelumnya.
Tak heran bila timbul berbagai kontroversi akibat langkah dirinya tersebut.
"Pak Anies ini selalu mengeluarkan kebijakan yang kontroversi dengan kebijankan sebelumnya atau sesuatu yang sudah ada. Kebijakanya selalu berlawan, selalu bertentangan dan selalu tidak mau melanjutkan kebijakan sebelumnya, itu selalu," kata Trubus.
