TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli hukum Pidana, Sani Imam Santoso mengatakan sistem rekrutmen, penggajian, dan pendidikan terhadap para petugas Lapas serta lemahnya integritas petugas Lapas adalah hal yang paling mendasar dan harus segera dibenahi.

Untuk itu, ia pun menawarkan sistem perbaikan pengelolaan lapas. Usulan dan pemikiran itu tertuang dalam buku karyanya 'Penjara Swasta: Pendekatan Kriminologi dan Teori Keadilan untuk Kepatutan Dilaksanakan di Indonesia'.

Diakuinya praktek beli fasilitas mewah di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) seperti tidak pernah hilang di negeri ini.

Pengungkapan sel narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat seolah menegaskan praktik suap di balik tembok penjara semakin marak.

“Konsep swastanisasi penjara sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan. Pada dasarnya, penjara harus tetap memanusiakan manusia,” ungkap Sani Imam Santosodi dalam Seminar Nasional 'Persepektif Pemasyarakatan era Privatisasi dalam Pendekatan Keilmuan dan Praktek' di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM, Cinere, Depok, Kamis (20/9/2018).

Sedangkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan, konsep swastanisasi Lapas bisa jadi diterima jika pengelolaan sepenuhnya tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

“Jadi bukan hal yang subtansi. Tapi pada pemenuhan yang lain-lain. Pembinaannya oleh kami, tanggung jawabnya oleh kami. Tapi nanti kami tunggu dulu masukannya seperti apa,” papar Sri Puguh Budi Utami.

Sementara itu, Kriminolog Adrianus Meliala yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa negara memang sudah kewalahan menghadapi persoalan di Lapas. Namun demikian ia mengakui pengelolaan Lapas jangan sepenuhnya diambil alih swasta

“Namun jika mengundang swasta untuk terlibat tidak masalah. Contoh, misalkan ada warga binaan yang sudah layak dapat remisi terus bekerja di pabrik, atau ada win win solution lainnya ya tidak apa-apa,” selorohnya.