TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil pelajaran dari kasus telatnya pembayaran honor para penari Ratoh Jaroe yang tampil dalam pembukaan Asian Games 2018 kemarin. Pemprov Minta skema pembayaran lebih di persingkat.

Dengan kasus tersebut telah dinyatakan selesai, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengaku bakal mengambil pelajaran bila seandainya dalam perhelatan Asian Para Games 2018 besok, memakai pola dan format pembayaran yang sama, dari panitia penyelenggara diberikan kepada siswa, melalui sekolah masing-masing.

"Ini menjadi pembelajaran buat kami kedepan seandainya memang di Asian Para Games ini seandainya juga ada pola seperti itu," kata Bowo di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Pihaknya meminta agar skema pembayaran tersebut diubah menjadi lebih singkat yaitu dari panitia penyelenggara, kemudian langsung diteruskan ke rekening pribadi para siswa-siswi penari.

"Kami sudah minta sebaiknya masuknya langsung ke rekening peserta didik, sehingga semuanya dikelola oleh peserta didik," ujarnya.

Sementara itu terkait kasus sebelumnya, Bowo menjelaskan kasus honor telat itu dia klaim hanya persoalan kesalahpahaman.

Dia mengatakan hal tersebut bukan bersifat sebagai honor atau upah, namun lebih kepada skema penggantian biaya transportasi atau operasional yang dikeluarkan masing-masing pelajar.

"Ini persoalannya komunikasi, nah kalau kemudian komunikasi antara sekolah dengan peserta didik itu juga jelas maka mereka bisa paham itu. Bukan (honor), bunyinya tidak ada bunyi honor, hanya untuk operasional," katanya.