TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur DKI Jakatta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta menghasilkan sejumlah kesimpulan.

Seperti diketahui, sekira dua hari belakangan, terjadi singgungan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi terutama menyangkut soal sampah dan juga dana hibah dari Pemprov DKI kepada Pemkot Bekasi.

Setelah pertemuan itu, Anies menyebut miskomunikasi antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sudah selesai, dan padai Kamis (25/10/2018) nanti, akan dilakukan pembahasan di antara keduanya terkait hal-hal mendetail dalam pertemuan hari ini.

"Insyaallah kami akan memikirkan ini sebagai satu kesatuan, karena kita bekerja dalam kerangka Indonesia, hanya ada pembagian wilayah administratif yang membuat kita dibagi-bagi tugasnya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Sebagai ibu kota yang berdekatan dengan Bekasi, Anies ingin agar seluruh wilayah di sekitar DKI Jakarta merasakan pelayanan yang sama dari Jakarta dan dari pemerintah.

Selain itu, dilanjutkan Anies, pada awal November, dirinya dan jajaran Pemprov DKI akan gantian melakukan kunjungan ke Kota Bekasi.

Baca: Menpan RB Bantah Soal Tes CPNS Bocor: Bohong, Soalnya Belum Dibikin

"Nanti insyaallah kita perkuat terus silaturahmi, istilah kami bukan hanya kerja sama, tapi persaudaraan antara kita semua," kata Eks Mendikbud tersebut.

Wali Kota Bekasi Akui Adanya Miskomunikasi

Sementara itu, Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, mengakui beberapa hari ini terjadi antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI.

"Namun, ternyata hari ini tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI berkenaan dengan hubungan kedaerahan, kemitraan yang dibangun, dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantargebang," kata Pepen.

Setelah mendengar langsung pemaparan dari Anies, Pepen optimistis kerja sama antara keduanya terus dibangun.

"Dan ternyata dua hari yang lalu Pak Gubernur menguhubungi, cuma tidak ditindaklanjuti, pas tadi dicek-cek, oh ini nomornya Gubernur, alhamdulillah saya dapat juga nomornya," kata pejabat 54 tahun itu.

Dirinya pun berharap permasalahan yang belakangan muncul di publik tidak lagi diputar-putar.

"Sehingga dua daerah ini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa dan pada akhirnya merugikan kita semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan sempat merazia sejumlah truk sampah milik DKI Jakarta.

Puluhan truk sampah yang hendak menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sempat tertahan di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi.

Razia itu diduga sebagai sikap tegas Pemkot Bekasi perihal dana hibah kemitraan yang tak kunjung Pemprov DKI cairkan untuk 2018.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proposal dana senilai Rp2,09 triliun yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berkaitan dengan masalah penanganan sampah di TPST Bantargebang yang menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta.

TPST (Tempat Pengelolalan Sampah Terpadu) Bantargebang merupakan milik DKI Jakarta tetapi berada di wilayah Kota Bekasi.

"Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tetapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).