TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut janji PKS menghilangkan pajak kendaraan bermotor adalah hal "ngawur" dan tanggung.

Bestari bahkan menyarankan PKS untuk sekalian berjanji menghilangkan Pajak Bumi dan Bangunan bila hanya sekedar mencari popularitas.

"Ngawur. Asal ngomong nggak boleh. Kalau ditataran wacana, ngomong apapun bisa. Nanggung kenapa cuma pajak motor? Kenapa nggak pajak PBB? Sekalian gitu, kalo mau popularitas," kata Bestari saat di temui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

"Kalkulatornya jelek itu, beli kalkulator baru itu PKS," imbuhnya.

Baca: Penyebar Hoaks Presiden Diringkus Polisi, Jokowi : Itu yang Namanya Nabok

Pasalnya, ungkap Bestari, pemerintah daerah sangat bergantung pada sokongan pajak sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebab adanya keterbatasan subsidi yang diberikan pemerintah pusat.

Bestari menyebut janji kampanye PKS itu adalah hal yang ngawur, dan meyakini bakal ada banyak penolakan oleh pemerintah daerah.

"Jadi kalau hanya untuk menang kampanye dan membuat program yang akan ditolak oleh daerah, itu namanya ngawur," terang Bestari.

Politisi Nasdem itu juga menyarankan partai politik tidak mempolitisasi kemiskinan yang ada di masyarakat dengan membuat program-program bohong.

"Sekarang aja satu motor aja harganya Rp 20 juta, yang punya motor orang miskin?
Jangan juga mempolitisasi kemiskinan rakyat dengan program-program yang bohong," ujarnya.

Sebelumnya wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pemberlakuan SIM seumir hidup dicetuskan pertama kali oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf.

Dia beralasan penghapusan itu hanya untuk masyarakat kelas bawah. Almuzzammil juga menyebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor tak signifikan meningkatkan APBD.

Nantinya, janji tersebut akan di terapkan usai PKS berhasil memenangkan kontestasi pemilu 2019 mendatang.