Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Hapus Pajak Kendaraan, Demokrat Minta PKS Jangan Beri Janji Politik Kosong

"Parpol jangan memberikan janji politik kosong," kata Santoso saat dihubungi, Senin (26/11/2018)

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Soal Hapus Pajak Kendaraan, Demokrat Minta PKS Jangan Beri Janji Politik Kosong
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Warga melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan di Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2017). Dirlantas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan. Penghapusan denda diberlakukan bagi WP yang membayar pajak hingga 31 Agustus 2017. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso sindir janji PKS soal penghapusan pajak kendaraan bermotor bila berhasil memenangkan pemilu 2019.

Santoso sebut janji penghapusan pajak kendaraan bermotor hanya omong kosong belaka.

Baca: PKS Berencana Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Anggota DPRD DKI: Tidak Tepat

Menurutnya, partai politik jangan mengumbar janji yang tidak bisa direalisasikan.

"Parpol jangan memberikan janji politik kosong," kata Santoso saat dihubungi, Senin (26/11/2018).

Anggota fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, janji PKS menghapus pajak kendaraan bermotor merupakan sebuah contoh dari pendidikan politik yang tak sehat.

Sebab, pajak yang berasal dari kendaraan adalah salah satu penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia.

BERITA REKOMENDASI

Dia memberi contoh realisasi PAD dari penerimaan pajak DKI per 15 November 2018, di mana kendaraan bermotor mencapai Rp 7,2 triliun.

Sedangkan penerimaan pajak bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 4,695 triliun.

Merujuk dari data tersebut, janji PKS menghapus pajak kendaraan bermotor dapat berimplikasi besar mengurangi PAD DKI lebih dari Rp 10 trilin.

Dia pun heran mengapa PKS menebar janji manis seperti itu.

Sebab tiap parpol seharusnya bersikap etis dalam berkampanye untuk tidak berjanji hal yang tidak mungkin di terapkan.


"Mana bisa pakai kendaraan nggak bayar pajak. Saya kira parpol musti etis dalam berkampanye jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin," ungkap Santoso.

Sebelumnya, PKS menyebut bakal menghapus pajak kendaraan bermotor serta membuat regulasi SIM yang berlaku seumur hidup sebagai upayanya meringankan beban hidup masyarakat yang dinilai makin berat.

Baca: Analisa Pengamat Soal Janji PKS Hapus Pajak Sepada Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup

Hal itu dipaparkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Al Muzzamil Yusuf yang menyebut penghapusan pajak tersebut akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

"Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat," kata Almuzzamil.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas