TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) program pencegahan terorisme tahun 2019. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program 2018 yang berjalan sangat baik, terutama dalam strategi soft power approach (pendekatan lunak).

Untuk menyiapkan rencana kinerja tahun 2019, BNPT mengadakan Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama BNPT di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Jumat (28/12/2018). Rapat ini dibuka langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH.

Dalam pembukaannya, Suhardi mengapresiasi kinerja yang dicapai BNPT selama tahun 2018. Menurutnya beberapa strategi soft power approach yang dilakukan BNPT sudah diaplikasikan dengan baik dan dapat dijadikan role model untuk institusi dan bahkan negara lain.

“Pelibatan anak muda yang menjadi duta damai dunia maya dan mantan teroris adalah smart power bagi kita” ungkap Komjen Suhardi Alius.

Rapat ini difokuskan untuk membahas Indikator Kinerja Utama BNPT di tahun yang akan datang. Penentuan indikator tersebut erat kaitannya dengan penentuan anggaran tahun 2019 yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap institusi.

Suhardi menjelaskan bahwa nantinya indikator kinerja ini akan menjadi panduan dari rencana kerja BNPT di tahun 2019. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama harus disusun secara maksimal dan terkoordinasi dengan seluruh unit kerja di BNPT.

“Rapat ini momen penting untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama, menetapkan target capaian, menetapkan bobot dan rumusan kerja untuk tahun yang akan datang,” ujar Suhardi.

Menurutnya, perencanaan yang matang akan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Dengan perencanaan dan indikator yang tersusun dengan baik, BNPT memiliki panduan yang jelas untuk mencapai tujuan.

Tak hanya perencanaan, capaian kinerja tahunan pun tak luput dari pandangan Kepala BNPT yang sudah menjabat sejak tahun 2016 ini.

Menurutnya tahun 2018 BNPT sudah memberikan capaian kerja yang maksimal dan sesuai dengan perencanaan di tahun lalu.

Salah satu pencapaian di tahun 2018 adalah program sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme. Program ini bahkan diapresiasi langsung oleh Menkopolhukam, Wiranto.

Program sinergitas sudah diterapkan di lima daerah di Sulawesi Tengah dan tiga daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah tersebut terdiri dari Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, di Provinsi NTB. Sementara lima daerah di Sulteng yakni Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Selanjutnya program ini akan diperluas lagi ke wilayah lain, salah satunya Jawa Timur.

“Sinergitas akan dijadikan role model untuk mengoordinir kementerian, lembaga, dan badan untuk bersama-sama menuju ke satu fokus permasalahan. BNPT menjadi leading sector di situ, menjadi panduan. Kalau bisa kita jadi acuan terus untuk ke depannya,” jelas mantan Kabareskrim Polri ini.

Di tahun 2019, Suhardi berharap dapat menyentuh lebih banyak daerah untuk memberi wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan terorisme. Selain itu, program kontra radikalisasi dan deradikalisasi akan tetap dimaksimalkan agar masyarakat dapat teredukasi dan terbentengi dari radikalisme secara lebih luas dan menyeluruh.

Rangkaian rapat ini dihadiri oleh seluruh pejabat di BNPT, seperti Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Irjen Pol. Drs. Hamidin, serta pejabat eselon I-IV BNPT.