Betty pun mengajak pihak PKS guna melakukan cek dan ricek fakta bersama-sama.

"Tapi, termasuk yang berkomentar tadi, permohonan data-datanya adalah, sekali lagi biar lega nih datanya, yuk kita cek sama-sama," imbau Betty.

"Jadi gak ada persoalan, jadi ini mekanisme sebenarnya. Dalam tata tertib pun demikian, kalau ada perbaikan DB1, nanti diperbaiki DB1-nya," lanjut Betty.

Saksi dari PKS, Agung Setiharso, membantah hal tersebut.

Menurutnya, perbedaan data DB1 yang dimiliki oleh PKS berbeda dengan pihak KPU.

"Iya, perbedaan DB1 dengan data yang kita punya, di-setiap kecamatan, kelurahan juga beda, di setiap partai juga ada perbedaan," jelas Agung, sapaannya.

"Jadi yang besar, yang kecil, yang minus dan plus, itu kan perbedaannya," lanjut Agung.

"Tapi ini kan besar, bukan cuma dua digit," sambungnya.

Agung menyebut, ada banyak perbedaan data formulir DB1 dengan pihak KPU.

"Ya ribuan lah, untuk DPRD di dapil 7 yang barus saya lihat, dapil 8 belum saya lihat lagi," ujar Agung.

Pihak PKS, lanjutnya, akan melakukan rapat internal dan akan membahas menyoal jumlah perbedaan DB1 tersebut.

"Kita lagi mau menentukan prosesnya seperti apa untuk mengkoreksi tapi lebih dulu kan harus ditemukan berapa selisihnya," ucap Agung.

"Kalau disini segini, disini segini ya ada alurnya. Nah di alur mana yang miss. Untuk menentukan itu harus di cross check lagi," lanjutnya.

"Di partai lain juga, di kecamatan juga," sambungnya.

Baca: Hari Ini KPU Mulai Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional