TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana, M.Si  mengatakan, road safety atau lalu lintas yang aman selamat, tertib dan lancar ditata atau dimanage untuk kebutuhan, kapasitas, prioritas, kecepatan dan emergency.

Program manajemen tersebut, dijadikan landasan atau acuan untuk mengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar (road safety).

Chryshnanda menyatakan, penanganan road safety harus  memiliki grand design yang bersinergi antarpilar pemangku kepentingan dari road safety management, safer road, safer vehicle, safer road users dan post crash care.

Sebab di era digital revolusi industri 4.0 pola penanganan semestinya berbasis data berbasis IT sehingga terbangun big data dan one gate service.

"Pola penanganan yang manual parsial, konvensional ini dapat dipastikan tidak solutif dan apa yang menjadi tujuan road safety tidak tercapai," katanya dalam keterangan pers, Rabu (21/8/2019).

Ini sama seperti program pengobatan dengan balsem yang hanya reaktif sesaat. Bahkan dimungkinkan membuka peluang penyimpangan baru," jelas dia.

Chryshnanda menuturkan puluhan tahun kebijakan 3 in 1 tanpa energi apapun untuk pencegahan, perbaikan, peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan.

Lebih aneh, diulang kembali dalam kebijakan ganjil genap yang sifatnya sementara atau temporer justru akan diperluas.

Semestinya, kebijakan visioner yang mampu memberikan pelayanan prima berani mendeclare sebagai inisiatif antikorupsi dan reformasi birokrasi semestinya mendukung program IT untuk Road safety seperti TMC (Traffic Management Centre) untuk mendukung Road safety management.

Kemudian SSC (Safety and Security Centre) untuk mendukung safer road, ERI (Electronic Registration and Identification) untuk mendukung safer vehicle, SDC (Safety Driving Centre) untuk mendukung safer road users dan Intan (Intellegence Traffic Analysis) untuk mendukung post crash care.

Program di atas, kata dia, merupakan back office aplication dan network untuk membangun program big data dan one gate service yang prima (cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses).

Dengan demikian pemerintah dapat membangun ERP (Electronic Road Pricing), e-Parking, ETC (Electronic Toll Collection), e-Banking atau e-Payment, e-Samsat dan Etle (Electronic Traffic Law Enforcement).

"Semua akan terkontrol, terintegrasi, terkoneksi dan menghasilkan produk untuk memprediksi, mengantisipasi dan langkah-langkah solusinya dengan berbasis data dalam info grafis maupun info statis yang on time dan real time," kata dia.