Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta menjadi sorotan.

Anggaran untuk tim yang beranggotakan 67 orang tersebut pada 2019 sebesar Rp 18,99 miliar.

Tahun 2020, anggaran TGUPP yang diusulkan dalam draf anggaran KUA-PPAS DKI Jakarta naik Rp 7,5 miliar menjadi Rp 26,57 miliar.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono pun memberikan kritik tajam atas kenaikan anggaran untuk TGUPP tersebut.

Baca: PNS di Kupang Tewas Usai Motor yang Dikendarai Tabrak Batu Karang

"Setiap tahun pak Anies mencoba menaikan terus anggaran TGUPP itu karena dia ingin menaikan jumlahnya (anggota). Kenapa dinaikan jumlahnya? Supaya tim suksesnya bisa tertampung semua, sederhana," kata Gembong Warsono saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Berbicara tentang kinerja TGUPP, Gembong mengaku tidak begitu tahu.

Satu-satunya pihak yang mengetahui urusan tersebut hanya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Baca: Simak Ritual Unik Bek Jepang Kala Tampil di Atas Lapangan Pertandingan

Menurut Gembong, masyarakat tidak terlalu merasakan manfaat dengan hadirnya TGUPP.

"Tanyakan ke pak Gubernur. Karena memang sekali lagi manfaat TGUPP tidak terlalu signifikan bagi masyarakat. Kenapa tidak signifikan? Karena memang tidak bisa dirasakan, yang bisa merasakan hanya pak Gubernur," kata dia.

Baca: Daftar Top Skor Liga 1: Pemain Persela Jadi Raja Gol, Lalu Siapa Pilar Lokal yang Masuk Daftar?

Sebagai penyusun anggaran, termasuk untuk TGUPP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta semestinya juga harus mempertanggungjawabkan dana yang bersumber dari uang rakyat tersebut.

"Tetapi Bappeda kan tidak pernah kunjung menyampaikan kepada publik atas pertanggungjawaban dari TGUPP itu," ujarnya.

Tanggapan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah ada kenaikan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 7,5 miliar pada tahun 2020 mendatang.