Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI fraksi Partai NasDem, Nova Harivan Paloh menyebut persoalan sanitasi di Gang Sekretaris, Grogol Petampuran, Jakarta Barat adalah cermin dari kelambanan Pemprov DKI mengatasi sebuah masalah.

Katanya, Pemprov DKI baru bergerak jika sebuah permasalahan ramai diperbincangkan.

Baca: Inovasi Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Sukses Beri Manfaat Bagi 750 Ribu Masyarakat Indonesia

Artinya, lanjutnya, mereka tidak punya perencanaan matang perihal penyusunan skala prioritas terhadap permasalahan di Ibu Kota.

"Inilah kebiasaan Pemprov DKI itu, ada masalah dulu baru kemudian bergerak. Enggak ada perencanaan yang jelas," ucap Nova Harivan Paloh, kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

"Kalau sekarang baru action setelah ada kejadian ya saya kira salah," imbuh dia.

Padahal menurutnya, sanitasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar warga yang wajib terpenuhi.

"Seharusnya ada skala prioritas, sebenarnya harus dilihat dulu masalah warga Jakarta apa, sanitasi itu kan utama," katanya.

Hal ini juga disebutnya sebagai sebuah ironi.

Sebab, APBD DKI Jakarta tahun 2019 nilainya mencapai Rp89,08 triliun.

Sayangnya anggaran sebesar itu tidak diprioritaskan untuk penyediaan sanitasi layak dan bersih bagi warga Jakarta.

Baca: Kebijakan Air Bersih dan Sanitasi Layak Harus Diperkuat

"Ini ironi bagi saya, dengan anggaran lebih dari Rp 80 triliun tapi skala seperti ini enggak bisa diprioritaskan," ujar Nova.

"Padahal, itu kan tinggal disedikan lahan saja, nggak sulit. Tapi mungkin Pemprov nggak concern masalah ini, mungkin terlalu banyak kerjaan," lanjut dia.

Diakui Gerindra

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta non definitif, Syarif mengaku prihatin di tengah gemerlap dan kemewahan Ibu Kota, masih saja ada warga yang tinggal di pusat kota ini belum mempunyai sanitasi layak.

"Kita cukup prihatin ada kejadian seperti itu, di kota besar. Ada warga yang belum bisa merasakan sanitasi layak," kata Syarif kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

Politisi Partai Gerindra ini berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menuntaskan permasalahan ini supaya tak berlarut.

Apalagi katanya, anggaran untuk menata perkampungan di Jakarta sudah dialokasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019.

Termasuk di dalamnya pembangunan sanitasi layak untuk penduduk di wilayah Gang Sekretaris, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang diketahui hingga kini belum punya MCK sehat dan layak.

Baca: Menkominfo Senang, Palapa Ring Timur Rampung Jelang Dirinya Purna Tugas

"Anggarannya sudah ada. Di Dinas Perumahan itu selalu ada membangun septic tank, cuman tidak terserap," ungkap Syarif.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan dana Rp166 miliar untuk proses lelang pembangunan sanitasi layak di 30 lokasi, pada tahun depan.

"Iya dari kita, nanti itu proses lelang kan nanti buat tahun depan," ujarnya.

Dana Rp10 miliar lainnya, bersumber dari dana hibah PD PAL Jaya untuk pembangunan septic tank komunal di perkampungan padat penduduk.

"Itu yang mau ditempati seperti septic tank komunal yang kayak tangki-tangki yang ditaruh di rumah-rumah penduduk yang daerah-daerahnya sempit," ungkapnya.

Baca: Dekade Pertama Reformasi TNI Dinilai Lahirkan Basis Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM

Juaini menuturkan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi layak dan septic tank komunal diutamakan pada perkampungan padat yang berdiri dipinggir kali, dimana sebelumnya mereka membuang air limbah rumah tangga ke sana.

"Mungkin yang kemarin-kemarin buangannya itu langsung ke kali. Di situ yang kita utamakan supaya mereka nggak buang air limbahnya itu ke kali. Kita buatkan itu (septic tank) komunal," ungkapnya.