Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Wali Kota Jakarta Utara tidak punya alokasi anggaran untuk mengganti foto Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hal ini dikarenakan tak adanya anggaran yang diperuntukan terhadap penggantian foto pemimpin negara tersebut.

Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI, Arifin menilai hal ini adalah buntut dari ketidakcermatan jajaran birokrasi di Wali Kota Jakarta Utara, sehingga mengakibatkan terlewatnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan dimaksud.

Arifin juga mengatakan semestinya ketika menyusun anggaran khusus kota administrasi Jakarta Utara, hal-hal semacam ini bisa diantisipasi.

Baca: Hasil Liga 2 2019 Wilayah Barat: PSMS, Persiraja, Persita, dan Sriwijaya Lolos ke Babak 8 Besar

Baca: Munculnya Nama Nadiem Makarim Cs Suburkan Sektor Ekonomi Digital

Baca: PSMS Medan Amankan Tiket Terakhir ke 8 Besar Seusai Menang Telak Atas Babel United

"Harusnya sudah diantipasi anggarannya. Aparat birokrasi di Wali Kota Jakut kenapa kurang cermat dalam perencanaan anggaran seperti ini," ungkap Arifin kepada Tribunnews.com, Senin (21/10/2019).

Sebagaimana diketahui, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, kategori anggaran tidak terduga untuk wilayah kota administrasi DKI dihilangkan.

Alhasil, tak ada dana yang bisa mereka alokasikan untuk keperluan penggantian foto presiden dan wakilnya di tahun ini.

Politisi PKS ini menyebut alokasi anggaran serupa harus diadakan lagi di tahun mendatang. Apalagi, saat ini Gubernur DKI Jakarta yang menjabat bukan lagi Ahok, melainkan Anies Baswedan.

Arifin meminta dana anggaran tak terduga bisa diadakam lagi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Sebaiknya harus dialokasikan lagi anggarannya. Harusnya bisa diajukan lagi anggarannya, apalagi sekarang bukan Ahok yang jadi gubernur," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Win Bawar menyebut pihaknya tidak memiliki anggaran untuk mengganti foto presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Jadi kebetulan memang nggak ada anggaran ya (untuk ganti foto presiden dan wakil presiden)," kata Win.

Agar tetap memasang foto Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Win membuat keputusan lain. Ia akhirnya menyisihkan sedikit pendapatannya dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk memasang foto pemimpin terbaru RI itu.

"Nanti dipikirkan. Tapi paling dari TKD disisihkan dulu untuk pasang foto itu," ucap Win.