TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurang lebih sepekan sebelum ramai-ramai soal rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 yang "kegemukan", Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyoroti sejumlah pos anggaran yang tak masuk akal.

Anies telah memberikan arahan pada jajarannya soal rancangan KUA-PPAS pada Rabu (23/10/2019).

Anies menegur jajarannya dan bahkan melayangkan ancaman pencopotan terkait penyusunan anggaran ini.

Menurut dia, jumlah anggaran yang tak masuk akal itu buah dari kerja asal-asalan.

"Nanti pas anggarannya dilihat, baru kaget-kaget Bapak dan Ibu sekalian. Semua anggaran, Bapak dan Ibu harus bisa jelaskan, ini manfaat untuk publiknya apa, siapa dapat apa harus bisa jelaskan," ujar Anies kala itu di depan jajarannya.

"Kalau malas dan asal jadi, saya terpaksa harus mengeluarkan dari barisan. Kenapa? Karena barisannya yang harus kerja betulan. Ini banyak anggaran-anggaran yang sudah harus dilakukan penyesuaian, pemotongan, karena tidak sinkron antara keinginan kita dan rencana," kata Anies.

Rekaman video arahan Anies tersebut baru diunggah Pemprov DKI Jakarta melalui kanal YouTube pada Selasa (29/10/2019), atau saat publik ramai menyoroti penyusunan anggaran Pemprov DKI.

Nilai fantastis belanja alat tulis kantor Salah satu pos yang Anies soroti ialah bengkaknya rancangan anggaran belanja alat tulis kantor.

Tak tanggung-tanggung, secara jumlah, anggaran belanja ATK tahun 2020 meroket hingga Rp 1,6 triliun, dari tahun 2019 sebesar Rp 349 miliar.

"Dari Rp 349 miliar, tahun depan Rp 1,6 triliun, abracadabra atau gimana? Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak Ibu sekalian? Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri," ujar dia.

"Kita saja, kalau anak kita tanya di rumah nih, 'Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada Rp 1,6 triliun?' Bisa jawab tidak, bapak dan ibu sekalian?" Anies menambahkan.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lalu menyoroti anggaran belanja ATK oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur yang melonjak 836,8 persen.

Angka itu hanya "lebih baik" daripada anggaran Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lima wilayah kota yang melonjak 3.900-6.547 persen, dari rata-rata Rp 182 juta - Rp 317 juta (2019) menjadi Rp 9,8 miliar - Rp 13 miliar (2020).

Anies juga memetakan rancangan belanja ATK per komponen. Ada anggaran pengadaan kertas F4, A4, dan folio yang totalnya mencapai Rp 213 miliar.